Ketika Menteri Keuangan Berganti, Ke Mana Ekonomi Indonesia Dibawa?

Ketika Menteri Keuangan Berganti, Ke Mana Ekonomi Indonesia Dibawa?

Pergantian Menteri Keuangan selalu lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat. Di balik kursi yang mengatur penerimaan dan belanja negara itu terdapat arah kebijakan ekonomi, kepercayaan pasar, kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini menarik perhatian karena Suahasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Dengan latar akademik dan pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal, ia datang bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai teknokrat yang sudah memahami bagaimana mesin keuangan negara bekerja.

Namun, justru karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan siapa Suahasil Nazara, melainkan ke mana ekonomi Indonesia akan dibawa setelah pergantian ini?

APBN Bukan Sekadar Angka

Masyarakat sering melihat APBN sebagai kumpulan angka yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, di balik setiap angka terdapat keputusan tentang siapa yang menerima manfaat pembangunan, sektor mana yang mendapatkan dukungan, berapa besar pajak yang harus dikumpulkan, dan seberapa besar negara harus berutang.

APBN menentukan kemampuan pemerintah membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan, memberikan perlindungan sosial, mendukung dunia usaha, sekaligus menjaga perekonomian ketika terjadi tekanan dari luar.

Karena itu, Menteri Keuangan sesungguhnya bukan hanya seorang pengelola kas negara. Ia adalah salah satu arsitek utama kebijakan ekonomi.

Suahasil sendiri pernah menjelaskan bahwa APBN memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Artinya, APBN harus mampu mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan manfaat pembangunan, sekaligus menjadi bantalan ketika ekonomi menghadapi guncangan.

Di sinilah tantangan pertama Menteri Keuangan baru muncul: bagaimana menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kemampuan keuangan negara?

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Boleh Hanya Menjadi Angka

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada negara berkembang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pertumbuhan yang memadai.

Tetapi pertumbuhan ekonomi memiliki pertanyaan lanjutan yang jauh lebih penting: pertumbuhan untuk siapa?

Pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan berkualitas, tidak meningkatkan daya beli, dan tidak memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat akan kehilangan sebagian maknanya.

Karena itu, kebijakan fiskal harus mampu menghubungkan angka pertumbuhan dengan kehidupan nyata. Investasi harus menghasilkan produktivitas. Infrastruktur harus menurunkan biaya ekonomi. Insentif harus menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Dan belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam sebuah forum investasi pada awal September 2026, Suahasil menekankan pentingnya investasi berkualitas dan pembiayaan jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Gagasan tersebut penting. Indonesia tidak cukup hanya mengejar modal masuk. Indonesia membutuhkan modal yang menciptakan nilai tambah.

Tantangan Menjaga Kepercayaan

Ada satu aset yang tidak tercatat secara langsung dalam APBN tetapi sangat menentukan masa depan ekonomi: kepercayaan.

Investor membutuhkan kepastian. Dunia usaha membutuhkan aturan yang dapat diprediksi. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa uang negara dikelola secara bertanggung jawab.

Pergantian Menteri Keuangan yang cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir membuat persoalan kredibilitas kebijakan menjadi semakin penting. Reuters melaporkan bahwa pengangkatan Suahasil dipandang sebagian analis sebagai langkah yang berpotensi memperkuat stabilitas dan kredibilitas kebijakan fiskal.

Namun kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui pergantian pejabat.

Kepercayaan lahir dari konsistensi.

Jika pemerintah mengatakan akan menjaga disiplin fiskal, pasar dan masyarakat harus dapat melihatnya dalam angka. Jika pemerintah menjanjikan efisiensi, efisiensi tersebut harus terlihat dari kualitas belanja. Jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

Dengan kata lain, kepercayaan harus dibuktikan melalui kebijakan, bukan hanya pernyataan.

Menteri Keuangan dan Dilema Belanja Negara

Pemerintah tentu memiliki banyak agenda pembangunan. Program sosial, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program prioritas membutuhkan pembiayaan.

Masalahnya sederhana tetapi sulit: kebutuhan negara selalu lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.

Di situlah Menteri Keuangan harus berani menentukan prioritas.

Efisiensi tidak boleh diterjemahkan hanya sebagai pemotongan anggaran. Anggaran yang kecil tetapi tidak menghasilkan manfaat tetap merupakan pemborosan. Sebaliknya, anggaran yang besar dapat dibenarkan apabila menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang sepadan.

Suahasil sebelumnya juga menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu menjawab tantangan global dan mendukung prioritas nasional melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN.

Maka ukuran keberhasilan Menteri Keuangan bukan sekadar seberapa besar anggaran yang berhasil dipotong atau seberapa tinggi penerimaan yang berhasil dikumpulkan.

Ukuran yang lebih penting adalah: seberapa besar manfaat setiap rupiah uang negara bagi masyarakat.

Pajak: Antara Penerimaan dan Keadilan

Tantangan berikutnya adalah perpajakan.

Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Tetapi masyarakat dan dunia usaha juga membutuhkan ruang untuk bertumbuh.

Pajak yang terlalu berat dapat menekan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, penerimaan yang terlalu rendah dapat membuat pemerintah kekurangan ruang fiskal.

Karena itu, reformasi perpajakan harus menemukan keseimbangan antara penerimaan, keadilan, kepatuhan, dan pertumbuhan ekonomi.

Suahasil memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam isu tersebut. Dalam sebuah kuliah di Universitas Indonesia pada April 2026, ia menekankan bahwa perpajakan tidak seharusnya dilihat hanya sebagai persoalan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi.

Pandangan tersebut penting karena pajak pada akhirnya bukan sekadar uang yang masuk ke kas negara. Pajak adalah bagian dari hubungan antara negara dan warga negara.

Masyarakat bersedia membayar ketika mereka percaya bahwa sistemnya adil dan uang yang dikumpulkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.

Suahasil dan Harapan Stabilitas

Suahasil memiliki satu keunggulan yang tidak semua Menteri Keuangan baru miliki: ia memahami institusi yang sekarang dipimpinnya dari dalam.

Ia pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan selama bertahun-tahun. Latar belakangnya sebagai akademisi ekonomi juga memberikan perspektif kebijakan yang cukup kuat.

Namun pengalaman tersebut juga menghadirkan ekspektasi besar.

Masyarakat tidak membutuhkan Menteri Keuangan yang hanya mampu menjaga keseimbangan buku. Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu menjelaskan kepada publik mengapa sebuah kebijakan harus diambil, siapa yang akan mendapatkan manfaat, siapa yang harus menanggung bebannya, dan bagaimana negara memastikan kebijakan tersebut tidak menciptakan masalah baru.

Menteri Keuangan harus mampu menjadi penjaga disiplin fiskal sekaligus pendukung pertumbuhan ekonomi.

Keduanya bukan pilihan yang harus saling meniadakan.

Justru tantangan terbesar adalah membuat keduanya berjalan bersama.

Ke Mana Ekonomi Indonesia Dibawa?

Pada akhirnya, pergantian Menteri Keuangan bukanlah akhir dari sebuah persoalan. Ia adalah awal dari babak baru.

Suahasil Nazara memasuki jabatan tersebut ketika pemerintah membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian fiskal. Negara ingin menjalankan berbagai program prioritas, tetapi ruang anggaran tetap memiliki batas. Indonesia ingin menarik investasi, tetapi pada saat yang sama membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan. Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak, tetapi dunia usaha dan masyarakat juga membutuhkan ruang untuk berkembang.

Semua kepentingan tersebut harus bertemu dalam satu meja: APBN.

Karena itu, pertanyaan terbesar bagi Menteri Keuangan baru bukan hanya apakah ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Apakah pertumbuhan itu akan cukup kuat untuk menciptakan kesejahteraan, cukup sehat untuk bertahan dalam menghadapi guncangan, dan cukup adil untuk dirasakan oleh masyarakat luas?

Jika Suahasil mampu menjaga disiplin fiskal tanpa menghambat pertumbuhan, mendorong investasi tanpa mengabaikan kepentingan publik, meningkatkan penerimaan tanpa membebani produktivitas, serta memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat nyata, maka pergantian Menteri Keuangan ini dapat menjadi lebih dari sekadar rotasi jabatan.

Ia bisa menjadi titik awal untuk membangun kembali keyakinan bahwa keuangan negara bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mendapatkan dan membelanjakan uang.

Keuangan negara adalah tentang bagaimana sebuah negara menentukan masa depannya.

Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang Menteri Keuangan hanya dari angka defisit atau pertumbuhan ekonomi pada masanya.

Sejarah akan menilai apakah kebijakan yang dibuatnya membuat Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, lebih produktif, lebih adil, dan lebih mampu menghadapi masa depan.