PUSTAHA • ARTIKEL

Satu Tahun Menjabat, Purbaya Yudhi Sadewa Diganti: Apa yang Terjadi Selama Memimpin Kementerian Keuangan?

Tanggal 8 September 2025 menjadi awal perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto ketika itu melantiknya sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

Purbaya datang ke Kementerian Keuangan bukan sebagai sosok yang asing terhadap persoalan ekonomi dan sektor keuangan.

Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelumnya lagi, perjalanan kariernya bersentuhan dengan dunia riset ekonomi, pasar keuangan dan berbagai posisi pemerintahan.

Namun pada 8 September 2025, tanggung jawabnya berubah jauh lebih besar.

Ia tidak lagi hanya berada pada satu bagian sistem keuangan.

Ia memimpin kementerian yang mempunyai tanggung jawab terhadap:

penerimaan negara;

belanja negara;

perpajakan;

bea dan cukai;

perbendaharaan;

kekayaan negara;

pembiayaan;

pengelolaan utang;

hubungan keuangan pusat dan daerah;

serta kebijakan fiskal Indonesia.

Sekitar satu tahun kemudian, pada 14 September 2026, kepemimpinan Kementerian Keuangan beralih kepada Suahasil Nazara.

Apa yang terjadi selama kurang lebih satu tahun Purbaya memimpin Kementerian Keuangan?

PUSTAHA menelusuri perjalanan tersebut melalui catatan dan dokumen resmi pemerintah.

---

8 September 2025: Purbaya Menjadi Menteri Keuangan

Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

Sebelum masuk pemerintahan, Purbaya mempunyai perjalanan panjang dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung.

Purbaya kemudian memperoleh gelar Master of Science dan doktor bidang ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Karier profesionalnya pernah membawanya menjadi:

Field Engineer Schlumberger Overseas SA;

Senior Economist Danareksa Research Institute;

Chief Economist Danareksa Research Institute;

Direktur Utama PT Danareksa Securities;

serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa.

Perjalanannya kemudian semakin dekat dengan pemerintahan.

Ia pernah mengemban berbagai posisi di lingkungan:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Kantor Staf Presiden;

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pada 2020, Purbaya mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Lima tahun kemudian, ia dilantik menjadi Menteri Keuangan.

---

Empat Hari Setelah Dilantik, Kebijakan Besar Muncul

Purbaya tidak membutuhkan waktu lama sebelum namanya dikaitkan dengan sebuah kebijakan fiskal yang cukup besar.

Pada 12 September 2025, hanya empat hari setelah pelantikannya, pemerintah mulai menempatkan:

Rp200 triliun uang negara

pada lima bank milik negara.

Dana tersebut dialokasikan kepada:

Bank Mandiri — Rp55 triliun;

BRI — Rp55 triliun;

BNI — Rp55 triliun;

BTN — Rp25 triliun;

dan:

Bank Syariah Indonesia — Rp10 triliun.

Dasar kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025.

Menurut penjelasan resmi Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dalam sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana tersebut bukan digambarkan sebagai dana darurat.

Pemerintah menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan uang pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di bank sentral dan kemudian sebagian ditempatkan pada bank umum mitra.

Harapannya, tambahan likuiditas dapat bergerak melalui sistem perbankan menuju kegiatan ekonomi.

---

Purbaya Membawa Pendekatan: APBN Tidak Hanya Menjaga Stabilitas

Kebijakan Rp200 triliun tersebut kemudian menjadi salah satu penanda awal kepemimpinan Purbaya.

Dalam catatan satu tahun kepemimpinannya yang diterbitkan Kementerian Keuangan pada September 2026, pemerintah menggambarkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari cara Purbaya melihat APBN.

APBN tidak hanya ditempatkan sebagai instrumen:

menjaga stabilitas fiskal.

APBN juga digunakan sebagai instrumen:

mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ini merupakan salah satu benang merah yang dapat ditemukan dalam berbagai pernyataan Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan.

Baginya, kebijakan fiskal tidak berdiri terpisah dari pergerakan ekonomi.

Likuiditas, kredit, investasi, konsumsi, penerimaan dan belanja negara saling berkaitan.

---

Mengapa Rp200 Triliun Ditempatkan di Perbankan?

Penjelasan pemerintah ketika itu berangkat dari persoalan likuiditas.

Jika uang pemerintah dalam jumlah besar berada di bank sentral, uang tersebut tidak bekerja dengan mekanisme yang sama seperti ketika ditempatkan pada sistem perbankan komersial.

Ketika sebagian dana ditempatkan di bank umum, pemerintah berharap ruang likuiditas bank meningkat.

Bank kemudian mempunyai kapasitas lebih besar untuk menyalurkan kredit.

Kredit dapat mengalir kepada:

usaha;

investasi;

sektor produktif;

dan aktivitas ekonomi lainnya.

Purbaya ketika itu menjelaskan bahwa penambahan uang ke sistem perbankan diharapkan membuat likuiditas meningkat dan secara bertahap memengaruhi kondisi bunga di pasar.

Inilah salah satu eksperimen kebijakan yang paling menonjol pada awal masa jabatannya.

---

Dari Likuiditas Menuju Pertumbuhan

Kementerian Keuangan kemudian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri.

Tujuan besarnya adalah:

menggerakkan sektor riil.

Artinya uang tidak diharapkan berhenti sebagai saldo perbankan.

Ia diharapkan bergerak menjadi pembiayaan kegiatan ekonomi.

Logikanya sederhana:

likuiditas bertambah;

kapasitas kredit meningkat;

kegiatan usaha memperoleh pembiayaan;

investasi bergerak;

aktivitas ekonomi bertambah.

Tetapi tentu saja hubungan tersebut tidak selalu berlangsung secara otomatis.

Bank tetap harus mempertimbangkan risiko kredit.

Pelaku usaha juga harus mempunyai permintaan pembiayaan.

Dan perekonomian harus mempunyai ruang untuk menyerap tambahan likuiditas.

Karena itu kebijakan fiskal tetap harus berjalan bersama kebijakan ekonomi lainnya.

---

Purbaya Memasuki 2026 dengan Tantangan yang Lebih Besar

Setelah beberapa bulan pertama, Purbaya memasuki 2026 sebagai Menteri Keuangan yang harus mengelola APBN dalam lingkungan ekonomi global yang tidak selalu tenang.

Pemerintah menghadapi dinamika:

geopolitik;

harga energi;

perdagangan internasional;

pasar keuangan;

nilai tukar;

dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam kondisi seperti itu, APBN mempunyai dua tugas yang sering terlihat bertentangan.

Di satu sisi pemerintah membutuhkan ruang untuk:

mendorong ekonomi;

membiayai pembangunan;

dan melindungi masyarakat.

Di sisi lain pemerintah harus:

menjaga defisit;

mengelola pembiayaan;

menjaga kredibilitas fiskal;

dan memastikan kemampuan keuangan negara tetap sehat dalam jangka panjang.

Purbaya berulang kali menempatkan APBN sebagai instrumen yang harus menjalankan kedua fungsi tersebut.

---

APBN sebagai Shock Absorber

Salah satu istilah yang terus muncul dalam komunikasi kebijakan pemerintah adalah:

shock absorber.

Secara sederhana berarti:

peredam guncangan.

Ketika ekonomi menghadapi tekanan, APBN dapat digunakan untuk membantu mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian.

Misalnya melalui:

perlindungan sosial;

subsidi;

belanja pemerintah;

insentif;

atau berbagai kebijakan fiskal lainnya.

Tetapi penggunaan APBN sebagai peredam juga mempunyai batas.

Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah tetap harus mempunyai sumber pembiayaan.

Karena itu kemampuan meredam guncangan harus berjalan bersama disiplin fiskal.

---

Penerimaan Negara Menjadi Perhatian

Sepanjang kepemimpinannya, penerimaan negara juga menjadi bagian penting dari pekerjaan Purbaya.

Penerimaan negara terutama bersumber dari:

perpajakan;

kepabeanan dan cukai;

serta penerimaan negara bukan pajak.

Tanpa penerimaan yang cukup, ruang belanja pemerintah akan semakin bergantung kepada pembiayaan.

Karena itu pemerintah mendorong perbaikan:

kepatuhan;

administrasi perpajakan;

basis pajak;

Coretax;

serta pengelolaan sumber penerimaan lainnya.

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya bahkan masih menegaskan bahwa penguatan penerimaan tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.

---

Memasuki Pertengahan 2026: Fokus Mulai Bergerak ke APBN 2027

Ketika tahun 2026 memasuki semester kedua, pekerjaan Menteri Keuangan tidak lagi hanya mengenai pelaksanaan APBN 2026.

Pemerintah mulai mempersiapkan:

RAPBN 2027.

Ini merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan Purbaya.

Karena RAPBN bukan sekadar kumpulan angka.

Di dalamnya pemerintah menentukan:

berapa pendapatan yang ditargetkan;

berapa belanja yang direncanakan;

berapa defisit;

berapa pembiayaan;

program apa yang diprioritaskan;

dan bagaimana kebijakan fiskal akan mendukung arah pembangunan tahun berikutnya.

---

Agustus 2026: Purbaya Membawa RAPBN 2027

Pada Agustus 2026, Purbaya tampil sebagai Menteri Keuangan yang menjelaskan arsitektur RAPBN 2027.

Pemerintah merancang postur RAPBN 2027 dengan:

Pendapatan Negara Rp3.426,0 triliun;

Belanja Negara Rp4.097,2 triliun;

dan:

Defisit Anggaran 2,40 persen terhadap PDB.

RAPBN tersebut dirancang tetap ekspansif tetapi diarahkan agar:

sehat;

kredibel;

terukur;

dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

---

Delapan Prioritas dalam RAPBN 2027

RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

Yaitu:

1. Kedaulatan pangan

2. Kemandirian energi dan air

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Hilirisasi dan industrialisasi

6. Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana

7. Ekonomi kerakyatan dan desa

8. Penurunan kemiskinan

Artinya pada bulan-bulan terakhir masa jabatannya, perhatian Purbaya sudah bergerak menuju bagaimana APBN tahun berikutnya mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo.

---

26 Agustus 2026: Bertemu Analis Ekonomi

Pada 26 Agustus 2026, Purbaya bertemu dengan analis ekonomi sektor keuangan di Kementerian Keuangan.

Pertemuan tersebut digunakan untuk membahas:

perkembangan ekonomi;

kondisi fiskal;

moneter;

sektor keuangan;

serta arah kebijakan RAPBN 2027.

Dalam forum tersebut, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kondisi global masih menghadapi:

konflik geopolitik;

lonjakan harga energi;

dan volatilitas pasar keuangan.

Purbaya tetap menyampaikan optimisme bahwa APBN dapat menjalankan fungsi sebagai shock absorber hingga akhir 2026.

---

27 Agustus 2026: Membawa RAPBN ke DPR

Sehari kemudian, Purbaya berada di DPR untuk membahas RAPBN 2027 bersama Badan Anggaran.

Di sana ia kembali menjelaskan fungsi APBN.

Menurut pemerintah, APBN harus berfungsi sebagai:

shock absorber

dan:

counter-cyclical.

Artinya ketika ekonomi mengalami tekanan, kebijakan fiskal dapat bergerak untuk mengurangi dampaknya.

Namun APBN juga harus menjadi:

katalis pembangunan.

Dengan kata lain, anggaran negara tidak hanya digunakan untuk bertahan dari krisis.

Ia juga digunakan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.

---

Belanja Negara Diminta Semakin Produktif

Dalam pembahasan RAPBN 2027, Purbaya menekankan kualitas belanja.

Belanja negara diarahkan menjadi:

lebih produktif;

lebih efektif;

lebih efisien;

dan lebih berorientasi kepada manfaat.

Ini merupakan persoalan penting.

Karena ukuran APBN bukan hanya:

berapa besar uang yang dibelanjakan.

Pertanyaan berikutnya adalah:

apa yang dihasilkan dari uang tersebut?

Belanja Rp1 triliun yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial besar mempunyai kualitas berbeda dengan belanja Rp1 triliun yang tidak memberikan hasil sepadan.

Karena itu kualitas belanja menjadi salah satu bagian penting desain RAPBN 2027.

---

Purbaya: Tidak Ada Rencana Menaikkan Tarif Pajak

Salah satu pernyataan penting Purbaya dalam pembahasan RAPBN 2027 berkaitan dengan pajak.

Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi menurut Purbaya, strategi tersebut diarahkan melalui:

peningkatan kepatuhan;

perluasan basis pajak;

penguatan Coretax;

optimalisasi sumber daya alam;

serta insentif fiskal yang terukur.

Ia menegaskan ketika itu bahwa pemerintah:

tidak mempunyai rencana menaikkan tarif pajak.

Ini penting karena menunjukkan bagaimana pemerintah ketika itu mencoba memperbesar penerimaan tanpa langsung mengandalkan kenaikan tarif.

---

2 September: Asumsi Makro Mulai Disepakati

Proses RAPBN 2027 kemudian bergerak lebih jauh.

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro.

Di antaranya:

pertumbuhan ekonomi 6 persen;

inflasi 2,5 persen;

nilai tukar Rp17.500 per dolar AS;

serta:

suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Selain itu, berbagai target pembangunan juga dibicarakan.

Purbaya masih berada di dalam proses tersebut sebagai Menteri Keuangan.

---

7 September: Masih Memberikan Arah Anggaran Kementerian Keuangan

Pada 7 September 2026, hanya sekitar satu minggu sebelum pergantian Menteri Keuangan, Purbaya masih tercatat memberikan arah dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan 2027.

Anggaran Kementerian Keuangan diarahkan kepada lima program utama:

Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi;

Pengelolaan Penerimaan Negara;

Pengelolaan Belanja Negara;

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko;

serta:

Dukungan Manajemen.

Ini memperlihatkan bahwa aktivitas kelembagaan Purbaya sebagai Menteri Keuangan masih berjalan menjelang akhir masa jabatannya.

---

8 September 2026: Tepat Satu Tahun Menjadi Menteri Keuangan

Kemudian datang tanggal yang menarik.

8 September 2026.

Tepat satu tahun sejak Purbaya dilantik.

Kementerian Keuangan menerbitkan catatan khusus:

“Satu Tahun Perjalanan Menkeu Purbaya Kelola APBN.”

Dalam catatan tersebut, Kementerian Keuangan mendokumentasikan perjalanan Purbaya dan menempatkan kebijakan penempatan Rp200 triliun ke perbankan sebagai salah satu gebrakan awal pemerintah selama kepemimpinannya.

Tanggal tersebut seharusnya menjadi sebuah penanda:

satu tahun Purbaya memimpin Kementerian Keuangan.

Tetapi perjalanan berikutnya ternyata sangat singkat.

---

Hanya Beberapa Hari Setelah Genap Satu Tahun

Enam hari setelah tanggal satu tahun tersebut, kepemimpinan Kementerian Keuangan berubah.

Pada:

14 September 2026

Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dengan demikian, Purbaya memimpin Kementerian Keuangan selama sekitar:

satu tahun dan enam hari.

Perjalanannya dimulai pada 8 September 2025.

Dan berakhir pada 14 September 2026.

---

Purbaya Pergi ketika Agenda Fiskal Masih Berjalan

Pergantian tersebut terjadi bukan pada saat seluruh pekerjaan fiskal selesai.

Justru terdapat berbagai agenda yang masih berjalan.

APBN 2026 masih harus dilaksanakan hingga akhir tahun.

RAPBN 2027 sedang berada dalam proses pembahasan.

Target penerimaan masih harus dikejar.

Belanja negara masih harus dieksekusi.

Pembiayaan tetap harus dikelola.

Dan berbagai program pemerintah tetap membutuhkan dukungan fiskal.

Karena itu kepemimpinan memang berganti.

Tetapi institusi tidak berhenti.

---

Suahasil Bukan Orang Baru di Dalam Proses

Pergantian kepada Suahasil Nazara mempunyai satu karakter penting:

Suahasil sebelumnya sudah berada di Kementerian Keuangan sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Bahkan dalam berbagai agenda RAPBN 2027, Purbaya dan Suahasil berada dalam jajaran yang sama.

Artinya Suahasil tidak masuk ke sebuah proses yang sama sekali asing.

Ia sudah mengetahui:

agenda APBN;

pembahasan RAPBN;

struktur kementerian;

tantangan penerimaan;

kebijakan belanja;

serta berbagai persoalan fiskal yang sedang berlangsung.

Secara kelembagaan, hal tersebut memberikan unsur kesinambungan ketika kepemimpinan berpindah.

---

Apakah Pergantian Menghapus Kebijakan Purbaya?

Tidak otomatis.

Kebijakan pemerintah tidak selalu melekat kepada satu orang.

Sebagian kebijakan sudah dituangkan dalam:

peraturan;

keputusan;

APBN;

program pemerintah;

atau mekanisme kelembagaan.

Karena itu pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis membatalkan seluruh kebijakan yang dibuat ketika Purbaya menjabat.

Jika terdapat perubahan, perubahan tersebut harus dilihat berdasarkan keputusan resmi berikutnya.

---

Apa Warna Utama Satu Tahun Purbaya?

Jika perjalanan Purbaya dibaca dari dokumen resmi pemerintah, setidaknya terdapat beberapa benang merah.

Pertama: Likuiditas

Kebijakan Rp200 triliun menjadi salah satu tindakan paling menonjol pada awal kepemimpinannya.

Kedua: Pertumbuhan

Purbaya berulang kali menempatkan APBN bukan hanya sebagai alat menjaga stabilitas, tetapi juga instrumen mendorong aktivitas ekonomi.

Ketiga: Penerimaan

Pemerintah berusaha memperkuat penerimaan melalui kepatuhan, basis pajak, Coretax dan optimalisasi sumber penerimaan.

Keempat: Kualitas Belanja

Belanja negara diarahkan semakin produktif, efektif dan berorientasi manfaat.

Kelima: Keberlanjutan Fiskal

Walaupun ingin mendorong pertumbuhan, pemerintah tetap menyatakan komitmen menjaga APBN sehat, kredibel dan berkelanjutan.

Kelima unsur tersebut dapat ditemukan dalam berbagai publikasi resmi selama masa kepemimpinannya.

---

Tetapi Satu Tahun Terlalu Pendek untuk Menilai Semua Hasil

Ada satu hal yang juga perlu diperhatikan.

Kebijakan fiskal tidak selalu menunjukkan hasil dalam hitungan minggu atau bulan.

Sebagian kebijakan membutuhkan waktu.

Kebijakan likuiditas membutuhkan proses sebelum pengaruhnya terhadap kredit dan sektor riil dapat terlihat secara penuh.

Reformasi perpajakan membutuhkan waktu.

Investasi membutuhkan waktu.

Belanja produktif membutuhkan waktu sebelum menghasilkan manfaat ekonomi.

Bahkan RAPBN 2027 yang ikut disusun Purbaya baru akan dilaksanakan setelah masa jabatannya berakhir.

Karena itu perjalanan satu tahun Purbaya dapat didokumentasikan.

Tetapi menilai seluruh hasil akhirnya membutuhkan horizon yang lebih panjang.

---

Apakah Satu Tahun Itu Berhasil atau Gagal?

PUSTAHA tidak akan memberikan label sederhana:

berhasil

atau:

gagal

hanya berdasarkan pergantian jabatan.

Kebijakan ekonomi mempunyai banyak indikator.

Ada:

pertumbuhan;

inflasi;

penerimaan;

belanja;

defisit;

utang;

investasi;

lapangan kerja;

daya beli;

kemiskinan;

stabilitas sistem keuangan;

hingga kualitas pelayanan publik.

Sebagian dipengaruhi Kementerian Keuangan.

Sebagian merupakan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga.

Sebagian bahkan dipengaruhi kondisi global yang berada di luar kendali pemerintah.

Karena itu satu kata tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan masa jabatan.

---

Pergantian Tidak Sama dengan Vonis

Purbaya diganti.

Itu fakta.

Tetapi pergantian seorang menteri tidak otomatis merupakan bukti bahwa seluruh kebijakannya gagal.

Begitu juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kebijakannya berhasil.

Jika Presiden atau pemerintah memberikan evaluasi tertentu, evaluasi tersebut dapat dicatat.

Tanpa itu, PUSTAHA memilih membaca perjalanan Purbaya dari:

apa yang dilakukan;

apa yang diputuskan;

apa yang direncanakan;

dan:

apa yang tercatat dalam dokumen pemerintah.

---

Dari Rp200 Triliun hingga RAPBN 2027

Jika perjalanan satu tahun itu diringkas menjadi sebuah garis waktu, bentuknya kurang lebih demikian:

8 September 2025 Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan.

12 September 2025 Pemerintah mulai menempatkan Rp200 triliun uang negara pada lima bank umum mitra untuk memperkuat likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi.

2025–2026 Purbaya memimpin pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN dalam lingkungan ekonomi domestik dan global yang terus berubah.

Agustus 2026 Pemerintah mulai membawa RAPBN 2027 ke tahap pembahasan yang semakin intensif.

26 Agustus 2026 Purbaya berdiskusi dengan analis ekonomi mengenai perkembangan ekonomi dan arah kebijakan fiskal 2027.

27 Agustus 2026 Purbaya memaparkan pokok-pokok RAPBN 2027 bersama DPR.

Awal September 2026 Asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai target RAPBN 2027 dibahas dan disepakati bersama DPR.

7 September 2026 Purbaya masih memberikan arah terhadap rencana anggaran Kementerian Keuangan 2027.

8 September 2026 Purbaya genap satu tahun menjadi Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan menerbitkan catatan khusus mengenai satu tahun perjalanan kepemimpinannya.

14 September 2026 Kepemimpinan Kementerian Keuangan beralih kepada Suahasil Nazara.

Satu tahun dan enam hari.

Itulah rentang waktu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

---

Satu Bab Ditutup, Kebijakan Fiskal Terus Berjalan

Menteri dapat berganti.

Tetapi APBN tidak berhenti.

Pajak tetap dikumpulkan.

Belanja negara tetap dibayarkan.

Utang tetap dikelola.

Transfer ke daerah tetap berjalan.

Aset negara tetap harus dijaga.

RAPBN berikutnya tetap harus diselesaikan.

Karena Kementerian Keuangan merupakan institusi negara, bukan institusi milik seorang menteri.

Purbaya meninggalkan jabatan.

Suahasil menerima tanggung jawab berikutnya.

Dan perjalanan kebijakan fiskal Indonesia berlanjut.

---

Catatan/Pandangan PUSTAHA

Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menarik untuk dicatat bukan hanya karena masa jabatannya berlangsung sekitar satu tahun.

Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di antara dua tanggal:

8 September 2025

dan:

14 September 2026.

Ia datang dari pengalaman panjang di sektor ekonomi, keuangan dan pemerintahan.

Beberapa hari setelah dilantik, salah satu kebijakan fiskal yang paling terlihat adalah penempatan Rp200 triliun uang pemerintah pada lima bank umum mitra.

Setelah itu ia memimpin Kementerian Keuangan melewati pelaksanaan APBN, persoalan penerimaan dan belanja, dinamika ekonomi global, hingga penyusunan RAPBN 2027.

Enam hari sebelum kepemimpinannya berakhir, Kementerian Keuangan bahkan baru saja menandai satu tahun perjalanannya.

Kemudian kepemimpinan berganti.

PUSTAHA tidak memandang pergantian tersebut sebagai alasan untuk menghapus apa yang terjadi selama satu tahun sebelumnya.

Sebaliknya, perjalanan itu perlu dicatat.

Kebijakan dapat diteruskan.

Kebijakan dapat diubah.

Kebijakan juga dapat dievaluasi bertahun-tahun kemudian menggunakan data yang lebih lengkap.

Dan karena itu sejarah kebijakan ekonomi sebaiknya tidak hanya mencatat siapa yang datang dan siapa yang pergi.

Ia juga perlu mencatat:

apa yang dilakukan ketika seseorang diberi kesempatan memegang kendali.

Purbaya Yudhi Sadewa telah menyelesaikan satu bab tersebut.

Mulai 14 September 2026, bab berikutnya berada di tangan Suahasil Nazara.

---

Sumber & Referensi

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Profil Pejabat/Daftar Menteri Profil Purbaya Yudhi Sadewa. Digunakan untuk riwayat pendidikan, perjalanan karier, posisi di pemerintahan serta tanggal pelantikannya sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — APBN KiTa Dokumentasi September 2025 mengenai pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan serta kebijakan fiskal pada periode awal kepemimpinannya.

3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Pemerintah Hari Ini Mulai Salurkan Dana Rp200 Triliun ke 5 Bank Milik Negara”, 12 September 2025. Digunakan untuk penjelasan kebijakan penempatan uang negara dan pembagian dana kepada lima bank.

4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Siaran Pers “Menkeu Terbitkan Aturan Penempatan Rp200 Triliun Uang Negara di Bank Umum Mitra”, September 2025. Digunakan untuk dasar kebijakan KMK Nomor 276 Tahun 2025 dan tujuan penempatan dana.

5. Media Keuangan — Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Memahami Manfaat Penempatan Dana Rp200 Triliun bagi Perekonomian Indonesia”. Digunakan untuk konteks mekanisme likuiditas, kredit dan tujuan kebijakan terhadap sektor riil.

6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Bertemu Analis Ekonomi, Menkeu Diskusi Perkembangan Ekonomi dan RAPBN Tahun 2027”, Agustus 2026. Digunakan untuk kondisi fiskal, ekonomi global dan persiapan kebijakan fiskal 2027.

7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Menkeu Purbaya Paparkan Pokok-Pokok RAPBN 2027 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI”, September 2026. Digunakan untuk postur RAPBN 2027, defisit, penerimaan, belanja, kebijakan pajak serta fungsi APBN sebagai shock absorber dan katalis pembangunan.

8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Komisi XI DPR RI Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027”, 8 September 2026. Digunakan untuk asumsi makro dan perkembangan pembahasan RAPBN 2027.

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara — Kementerian Keuangan Republik Indonesia “DJKN Perkuat Peran Aset Negara untuk Dukung Program Prioritas 2027”, 7 September 2026. Digunakan untuk aktivitas Purbaya menjelang akhir masa jabatan dan arah program Kementerian Keuangan 2027.

10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Satu Tahun Perjalanan Menkeu Purbaya Kelola APBN”, 8 September 2026. Digunakan sebagai sumber utama retrospektif satu tahun kepemimpinan Purbaya.

Batas informasi: 14 September 2026.

Artikel ini disusun menggunakan publikasi, dokumen dan sumber resmi pemerintah. PUSTAHA tidak menggunakan pemberitaan media komersial sebagai dasar faktual untuk menyusun perjalanan satu tahun Purbaya Yudhi Sadewa dalam artikel ini.