PUSTAHA • ARTIKEL

Catatan Redaksi PUSTAHA

PUSTAHA merupakan media dan ruang publikasi independen. Tulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan membantu pembaca memahami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan dokumen resmi, data kepemiluan, informasi yang diterbitkan partai, serta sumber lain yang dapat diverifikasi.

PUSTAHA tidak berafiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun partai politik lain yang dibahas dalam tulisan ini.

Pernyataan mengenai nilai, tujuan, keberhasilan, atau penilaian terhadap PSI yang berasal dari PSI akan ditempatkan sebagai pernyataan atau posisi partai, bukan otomatis sebagai kesimpulan PUSTAHA.

Sebaliknya, kritik, tudingan, atau penilaian terhadap PSI dari pihak lain juga tidak otomatis diperlakukan sebagai fakta tanpa pemeriksaan terhadap konteks dan sumbernya.

Artikel ini dapat diperbarui apabila terdapat perkembangan politik atau ditemukan informasi yang memperbaiki penjelasan sebelumnya.

Apabila pembaca menemukan kesalahan penulisan, kekeliruan data, kekurangan konteks, atau memiliki sumber yang dapat membantu memperbaiki tulisan ini, masukan dapat disampaikan melalui:

Email: pustaha0@gmail.com

atau melalui informasi dan formulir yang tersedia di PUSTAHA.com.

Masukan akan diperlakukan sebagai bahan koreksi dan verifikasi, bukan berarti seluruh masukan otomatis diterima sebagai fakta.

---

Apa Itu Partai Solidaritas Indonesia?

PSI adalah singkatan dari Partai Solidaritas Indonesia.

PSI merupakan salah satu partai politik nasional di Indonesia.

Partai ini hadir sebagai pendatang baru dalam politik Indonesia pada pertengahan dekade 2010-an dan sejak awal membangun identitas yang cukup berbeda dari banyak partai yang lebih dahulu berdiri.

PSI banyak menampilkan generasi muda dalam komunikasi politiknya.

Sapaan “Bro” dan “Sis” bahkan menjadi salah satu karakter komunikasi internal dan publik PSI.

Dalam penjelasannya sendiri, PSI menggunakan sapaan tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi kesan kaku dan formal dalam dunia politik serta membangun hubungan yang lebih egaliter.

Tetapi memahami PSI tentu tidak cukup hanya dengan melihat gaya komunikasinya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Mengapa PSI didirikan?

Apa yang diperjuangkannya?

Siapa yang membangunnya?

Bagaimana perjalanan elektoralnya?

Mengapa partai ini dua kali memperoleh jutaan suara tetapi belum berhasil masuk DPR RI?

Dan setelah Kaesang Pangarep mengambil alih kepemimpinan partai:

apakah PSI masih merupakan partai yang sama dengan PSI pada awal kelahirannya?

Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke awal.

---

Lahir pada 2014

PSI berdiri pada 16 November 2014.

Artinya, PSI lahir tidak lama setelah Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014, sebuah periode ketika politik Indonesia sedang mengalami perubahan besar.

PSI kemudian membangun struktur organisasi dan menjalani proses untuk memperoleh status sebagai partai politik serta memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu.

Dokumen-dokumen awal PSI memperlihatkan bahwa partai ini memang menargetkan Pemilu 2019 sebagai panggung elektoral nasional pertamanya.

Pada masa awal tersebut, salah satu wajah yang paling dikenal dari PSI adalah Grace Natalie.

Grace Natalie sebelumnya dikenal masyarakat sebagai jurnalis dan pembawa berita televisi.

Ia menjadi Ketua Umum PSI dan tampil sebagai salah satu figur utama yang memperkenalkan partai baru tersebut kepada masyarakat.

Nama lain yang mempunyai peran penting pada fase awal PSI adalah Raja Juli Antoni, yang menjadi Sekretaris Jenderal.

PSI saat itu membawa citra sebagai partai baru dengan banyak figur muda dan berusaha menawarkan gaya politik yang berbeda dari pola partai politik konvensional.

---

Apa yang Ingin Diperjuangkan PSI?

Untuk memahami sebuah partai, kita sebaiknya tidak hanya mendengarkan slogan kampanyenya.

Kita perlu melihat nilai yang secara resmi dinyatakan partai tersebut.

Dalam materi dan platform PSI, sejumlah tema berulang kali muncul, antara lain:

anti-korupsi,

toleransi,

politik yang lebih terbuka dan transparan,

keberpihakan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan,

serta keterlibatan generasi muda dalam politik.

PSI Jakarta, misalnya, secara resmi menampilkan empat kelompok nilai perjuangan: budaya politik yang transparan dan partisipatif, anti-korupsi, keberpihakan kepada perempuan, anak dan kelompok rentan, serta toleransi.

Ini adalah nilai yang dinyatakan oleh PSI sendiri.

PUSTAHA perlu memberi garis tegas di sini.

Ketika sebuah partai menyebut dirinya anti-korupsi, toleran, demokratis, nasionalis, religius, pro-rakyat, atau menggunakan istilah positif lainnya, itu merupakan identitas normatif yang dinyatakan partai.

Apakah praktik politiknya selalu konsisten dengan nilai tersebut merupakan pertanyaan berbeda.

Dan pertanyaan seperti itulah yang harus terus diuji melalui keputusan politik, perilaku kader, kebijakan, rekam jejak, serta respons partai ketika menghadapi persoalan nyata.

---

PSI dan Politik Anak Muda

Salah satu identitas paling kuat PSI sejak awal adalah kedekatannya dengan narasi anak muda.

Hal tersebut bukan hanya muncul dari umur sejumlah pengurusnya.

Bahasa komunikasi PSI juga sengaja dibuat lebih informal.

Sapaan Bro dan Sis menjadi contoh paling mudah dilihat.

Strateginya masuk akal.

Indonesia memiliki jumlah pemilih muda yang besar. Sementara politik sering dipersepsikan sebagai dunia yang formal, jauh, bahkan tidak menarik bagi sebagian generasi muda.

PSI mencoba masuk melalui celah tersebut.

Politik dibuat lebih ringan secara komunikasi.

Media sosial digunakan secara agresif.

Figur muda diberikan ruang.

Isu toleransi, korupsi, perempuan dan berbagai isu perkotaan banyak muncul dalam komunikasi mereka.

Namun strategi anak muda juga membawa konsekuensi.

Ketika sebuah partai menjadikan “muda” sebagai salah satu identitas utamanya, publik kemudian akan menguji:

apakah yang baru hanya umur politisinya, atau juga budaya politiknya?

Itulah ujian yang jauh lebih sulit.

---

Pemilu 2019: Ujian Nasional Pertama PSI

Pemilu 2019 menjadi ujian elektoral nasional pertama bagi PSI.

Untuk masuk ke DPR RI pada Pemilu 2019, partai politik harus melewati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.

PSI belum berhasil mencapainya.

KPU menetapkan PSI memperoleh sekitar:

2.650.361 suara

atau sekitar:

1,89 persen suara sah nasional.

Karena berada di bawah ambang batas 4 persen, suara tersebut tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Inilah bagian sistem pemilu Indonesia yang kadang membingungkan masyarakat.

Sebuah partai dapat memperoleh jutaan suara, tetapi tetap tidak mempunyai kursi di DPR RI apabila persentase suara nasionalnya tidak melewati ambang batas yang berlaku.

Jadi kalimat:

“PSI mendapat jutaan suara.”

dan:

“PSI tidak masuk DPR RI.”

dapat sama-sama benar.

---

Tetapi Tidak Masuk DPR RI Bukan Berarti PSI Tidak Memiliki Wakil Rakyat

Ini juga perlu dibedakan.

Ambang batas parlemen nasional berkaitan dengan penentuan kursi DPR RI.

PSI tetap dapat memperoleh kursi di lembaga legislatif daerah berdasarkan hasil pemilu di daerah.

Salah satu contoh paling terlihat adalah DPRD DKI Jakarta.

PSI mempunyai fraksi dan anggota legislatif di Jakarta.

Karena itu mengatakan:

“PSI tidak punya anggota legislatif.”

tidak tepat.

Yang tepat dalam konteks Pemilu 2019 adalah:

PSI tidak berhasil melewati ambang batas nasional sehingga tidak memperoleh kursi DPR RI.

Perbedaan istilah tersebut penting dalam memahami sistem politik Indonesia.

---

Dari Grace Natalie ke Giring Ganesha

Perjalanan PSI kemudian memasuki fase kepemimpinan baru.

Setelah era Grace Natalie, kepemimpinan PSI beralih kepada Giring Ganesha.

Giring sebelumnya sangat dikenal masyarakat Indonesia sebagai musisi dan vokalis grup Nidji.

Masuknya Giring ke politik membuat PSI kembali mendapatkan figur yang mempunyai pengenalan publik tinggi dari luar dunia politik tradisional.

Di bawah kepemimpinan Giring, PSI mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024.

Namun menjelang pemilu tersebut terjadi perubahan besar lainnya.

---

2023: Kaesang Pangarep Masuk PSI

Pada September 2023, Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI.

Nama Kaesang tentu mempunyai bobot politik tersendiri karena ia adalah putra Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo.

Tidak lama setelah bergabung, Kaesang kemudian menjadi Ketua Umum PSI.

Perubahan tersebut menjadi salah satu titik terpenting dalam sejarah PSI.

Mengapa?

Karena PSI yang sejak awal membangun citra sebagai partai baru dan anak muda sekarang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga langsung dengan figur yang saat itu berada di pusat kekuasaan nasional.

Di sinilah persepsi terhadap PSI mulai mengalami perubahan besar.

---

Apakah PSI Menjadi “Partai Jokowi”?

Pertanyaan ini sering muncul dalam diskursus politik.

Tetapi kita perlu membedakan antara fakta organisasi dan label politik.

Secara organisasi, nama partainya tetap:

Partai Solidaritas Indonesia.

Ketua umumnya adalah Kaesang Pangarep.

Kaesang adalah putra Joko Widodo.

Itu adalah hubungan keluarga yang dapat diverifikasi.

Tetapi istilah seperti:

“partai Jokowi”,

“partai keluarga”,

atau label politik lainnya merupakan interpretasi dan penilaian politik yang memerlukan konteks.

PUSTAHA tidak akan mengubah label tersebut menjadi fakta formal tanpa dasar organisasi.

Yang dapat kita katakan adalah bahwa masuknya Kaesang membuat hubungan antara PSI dan keluarga Jokowi menjadi salah satu unsur penting dalam cara publik membaca partai tersebut.

Apakah hubungan itu menguntungkan PSI secara elektoral?

Pemilu 2024 memberikan satu ukuran yang dapat kita periksa.

---

Pemilu 2024: Suara PSI Naik

Pada Pemilu 2024, PSI kembali mengikuti pemilihan anggota DPR RI.

Hasil nasional yang ditetapkan KPU menunjukkan PSI memperoleh:

4.260.169 suara.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perolehan PSI pada 2019 yang berada sekitar 2,65 juta suara.

Secara jumlah suara, PSI mengalami peningkatan yang cukup besar.

Namun ada persoalan yang sama seperti lima tahun sebelumnya.

Ambang batas parlemen tetap 4 persen.

Dan PSI masih berada di bawah batas tersebut.

Dengan demikian, untuk kedua kalinya secara berturut-turut, PSI belum memperoleh kursi di DPR RI.

---

2019 dan 2024: Mari Kita Bandingkan

Perjalanan elektoral PSI menjadi lebih mudah dipahami jika angka tersebut diletakkan berdampingan.

Pemilu 2019

PSI memperoleh sekitar 2,65 juta suara.

Persentasenya sekitar 1,89 persen.

Tidak melewati ambang batas 4 persen.

Tidak memperoleh kursi DPR RI.

Pemilu 2024

PSI memperoleh sekitar 4,26 juta suara.

Jumlah suara meningkat secara signifikan dibandingkan 2019.

Tetapi persentasenya masih belum mencapai ambang batas 4 persen.

Kembali tidak memperoleh kursi DPR RI.

Ini menghasilkan situasi politik yang menarik.

PSI bertumbuh secara jumlah suara.

Tetapi pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengubah statusnya menjadi partai yang mempunyai representasi di DPR RI.

---

Apa Itu Parliamentary Threshold?

Karena perjalanan PSI sangat dipengaruhi aturan ini, kita perlu menjelaskannya.

Parliamentary threshold adalah ambang batas suara nasional yang harus dicapai partai agar dapat ikut dalam penghitungan kursi DPR RI.

Pada Pemilu 2019 dan 2024, ambang batas tersebut adalah:

4 persen dari jumlah suara sah nasional.

Tujuan kebijakan ambang batas umumnya dikaitkan dengan upaya membatasi fragmentasi partai di parlemen.

Namun aturan tersebut juga terus menjadi bahan perdebatan.

Pendukungnya melihat ambang batas sebagai salah satu mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen.

Pengkritiknya mempertanyakan nasib jutaan suara pemilih yang diberikan kepada partai tetapi tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

PSI berada tepat di tengah persoalan tersebut.

Lebih dari empat juta suara pada 2024 tetap belum cukup untuk mengirim wakil PSI ke DPR RI.

---

PSI Setelah Pemilu 2024

Kegagalan melewati ambang batas tidak membuat PSI berhenti sebagai organisasi politik.

Partai tetap melakukan konsolidasi.

Struktur daerah tetap berjalan.

PSI tetap mempunyai anggota legislatif di sejumlah daerah.

Dan kepemimpinan Kaesang berlanjut.

Kemudian PSI melakukan sesuatu yang cukup menarik dalam politik internalnya:

Pemilu Raya.

---

Pemilu Raya PSI dan Pemilihan Ketua Umum

Pada 2025, PSI memperkenalkan mekanisme pemilihan ketua umum yang memberikan hak suara kepada anggota partai pemegang KTA melalui mekanisme pemilihan daring.

PSI menghubungkan mekanisme tersebut dengan gagasan “Partai Super Terbuka.”

Secara konsep, ini menarik.

Dalam banyak partai politik, pemilihan ketua umum biasanya dilakukan melalui kongres atau forum perwakilan yang diikuti struktur dan delegasi partai.

PSI mencoba memberikan hak suara lebih langsung kepada anggota.

Namun seperti nilai anti-korupsi atau keterbukaan lainnya, kualitas demokrasi internal tidak cukup dinilai dari nama mekanismenya.

Yang perlu dilihat dalam jangka panjang adalah:

bagaimana calon dapat maju,

bagaimana kompetisi berlangsung,

bagaimana anggota memperoleh informasi,

seberapa independen prosesnya,

bagaimana hasil diterima,

dan apakah anggota benar-benar mempunyai pengaruh terhadap arah partai.

Mekanisme dapat menjadi inovasi.

Tetapi kualitas demokrasi selalu ditentukan oleh praktiknya.

---

PSI Mengganti Logo: Dari Mawar ke Gajah

Ada perubahan visual besar lainnya.

PSI yang selama bertahun-tahun dikenal dengan simbol mawar kemudian memperkenalkan identitas baru dengan gajah sebagai simbol partai.

Perubahan logo bukan sekadar perkara desain.

Dalam politik, simbol digunakan untuk membangun identitas.

Logo muncul pada surat suara.

Bendera.

Atribut kampanye.

Media sosial.

Panggung politik.

Dan akhirnya masuk ke ingatan pemilih.

Karena itu perubahan dari mawar menjadi gajah juga dapat dibaca sebagai bagian dari upaya PSI memasuki fase baru organisasi.

Pada 2026, publikasi resmi PSI telah menyebut partai tersebut sebagai partai berlogo gajah.

---

PSI 2014 dan PSI Sekarang: Apakah Masih Sama?

Secara hukum dan organisasi, kita masih membicarakan Partai Solidaritas Indonesia.

Tetapi secara politik, sebuah partai selalu berubah.

PSI pada masa Grace Natalie mempunyai konteks berbeda.

PSI pada masa Giring mempunyai konteks berbeda.

PSI setelah Kaesang bergabung juga menghadapi konteks berbeda.

Tokohnya berubah.

Strateginya berubah.

Simbolnya berubah.

Hubungan politiknya berkembang.

Basis pendukungnya dapat berubah.

Dan persepsi publik terhadapnya juga berubah.

Karena itu pertanyaan:

“Apakah PSI sekarang masih sama dengan PSI ketika didirikan?”

tidak dapat dijawab hanya dengan ya atau tidak.

Ada kesinambungan organisasi.

Tetapi terdapat pula transformasi politik yang nyata.

---

Tantangan Identitas PSI

Di sinilah salah satu persoalan terbesar PSI.

Pada awal kelahirannya, diferensiasi PSI relatif mudah dipahami:

partai baru, anak muda, anti-korupsi, toleransi, gaya komunikasi modern.

Tetapi semakin lama sebuah partai berada dalam sistem politik, semakin sulit mempertahankan posisi sebagai “orang baru.”

Setelah lebih dari satu dekade, PSI tidak dapat selamanya hanya menjual kebaruan.

Publik dapat mulai bertanya:

Apa kebijakan yang diperjuangkan?

Bagaimana kinerja wakilnya di daerah?

Bagaimana kualitas kadernya?

Bagaimana transparansi organisasinya?

Bagaimana sikapnya terhadap kekuasaan?

Bagaimana partai menangani pelanggaran kader?

Apa posisi ekonominya?

Bagaimana pandangannya mengenai pendidikan?

Kesehatan?

Pajak?

Lapangan kerja?

Lingkungan?

Kebebasan sipil?

Pertahanan?

Hubungan luar negeri?

Dan berbagai persoalan negara lainnya.

Pada titik tertentu, partai politik harus bergerak dari identitas menuju rekam jejak dan kebijakan.

---

PSI dan Kedekatan dengan Kekuasaan

PSI pernah membangun citra sebagai kekuatan baru yang menantang kebiasaan politik lama.

Namun perjalanan politiknya kemudian membawa partai semakin dekat dengan pemerintahan dan tokoh-tokoh kekuasaan nasional.

Kedekatan tersebut bukan otomatis sesuatu yang salah.

Dalam sistem demokrasi, partai dapat memilih berada dalam koalisi pemerintahan ataupun oposisi.

Yang penting adalah konsekuensinya.

Ketika sebuah partai dekat dengan kekuasaan, publik dapat menuntut standar yang berbeda.

Partai tidak lagi hanya dinilai dari apa yang dikatakannya.

Partai juga dapat dinilai dari apa yang dilakukan pemerintahan yang didukungnya, bagaimana kadernya menggunakan jabatan publik, dan apakah nilai yang pernah dikampanyekan tetap dipertahankan ketika berhadapan dengan kepentingan politik.

Ini berlaku bukan hanya untuk PSI.

Ini berlaku untuk semua partai.

---

Mengapa PSI Tetap Menarik untuk Diamati?

Karena PSI merupakan eksperimen politik yang belum selesai.

Partai ini sudah dua kali mengikuti pemilu nasional.

Dua kali gagal melewati ambang batas DPR RI.

Tetapi jumlah suaranya meningkat.

PSI mengganti pemimpin beberapa kali.

PSI mendapatkan ketua umum dari keluarga seorang mantan presiden.

PSI mengubah simbol dari mawar menjadi gajah.

PSI mencoba mekanisme Pemilu Raya.

Dan sekarang PSI harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar:

Pemilu berikutnya.

Pada akhirnya, seberapa kuat sebuah partai tidak ditentukan oleh seberapa sering namanya muncul di media sosial.

Ukuran paling keras tetap datang dari pemilih.

---

Menuju Pemilu 2029

Bagi PSI, Pemilu 2029 akan mempunyai arti besar.

Jika PSI kembali menjadi peserta pemilu, partai tersebut akan memasuki pemilu nasional ketiganya.

Pada saat itu, alasan:

“Kami adalah partai baru.”

akan semakin sulit digunakan.

PSI akan mempunyai sejarah lebih dari satu dekade.

Publik sudah mempunyai bahan untuk menilai.

Ada dua pemilu nasional.

Ada pengalaman legislatif daerah.

Ada beberapa periode kepemimpinan.

Ada rekam jejak kader.

Ada hubungan dengan pemerintahan.

Ada keputusan-keputusan politik.

Dengan kata lain:

Pemilu 2029 berpotensi menjadi ujian apakah PSI mampu berkembang dari partai dengan pengenalan publik tinggi menjadi partai dengan basis elektoral yang cukup untuk memperoleh representasi di DPR RI.

Namun ada satu catatan penting.

Ketentuan Pemilu 2029 masih menjadi bagian dari pembahasan dan perkembangan hukum politik Indonesia.

Karena itu PUSTAHA tidak mengasumsikan bahwa seluruh aturan Pemilu 2024—termasuk desain ambang batas—pasti akan berlaku identik pada 2029.

Artikel ini akan diperbarui apabila regulasinya telah ditetapkan.

---

Bagaimana Membaca PSI Secara Adil?

Ada dua cara yang sama-sama bermasalah ketika membaca sebuah partai politik.

Pertama:

menganggap semua yang dikatakan partai sebagai kebenaran.

Kedua:

menganggap semua tudingan terhadap partai sebagai kebenaran.

PUSTAHA tidak memilih keduanya.

Jika PSI mengatakan dirinya anti-korupsi, kita catat itu sebagai nilai yang dinyatakan PSI.

Kemudian rekam jejaknya dapat diperiksa.

Jika seseorang menuduh PSI melakukan sesuatu, kita periksa sumber dan buktinya.

Jika KPU menerbitkan angka perolehan suara, kita gunakan data KPU.

Jika struktur partai berubah, kita periksa dokumen atau pengumuman resmi.

Jika terdapat kontroversi, kita bedakan:

apa yang terjadi,

siapa yang mengatakan,

apa tanggapan pihak yang dituduh,

dan:

apa yang benar-benar dapat diverifikasi.

Itulah cara PUSTAHA berusaha menjaga artikel politik tetap informatif tanpa berubah menjadi alat kampanye ataupun alat serangan.

---

Catatan dan Pandangan PUSTAHA

Perjalanan PSI memberikan satu pelajaran menarik tentang demokrasi Indonesia.

Mendirikan partai adalah satu hal.

Membuat masyarakat mengenal partai adalah hal lain.

Mendapat jutaan suara adalah pencapaian berbeda lagi.

Dan mengubah jutaan suara tersebut menjadi representasi di DPR RI merupakan tantangan berikutnya.

PSI telah membuktikan bahwa partai yang relatif muda dapat memperoleh jutaan suara nasional.

Tetapi dua pemilu juga menunjukkan bahwa pengenalan publik dan pertumbuhan suara belum otomatis cukup untuk melewati ambang parlemen.

Di sisi lain, transformasi PSI dari era Grace Natalie, Giring Ganesha hingga Kaesang Pangarep menunjukkan bagaimana organisasi politik dapat berubah ketika kepemimpinan, strategi, simbol, dan lingkungan politik berubah.

Karena itu PUSTAHA tidak menempatkan PSI sebagai:

partai baik

atau:

partai buruk.

Penilaian politik adalah hak pembaca dan pada akhirnya hak pemilih.

Tugas tulisan ini lebih sederhana:

mengetahui siapa mereka, dari mana mereka datang, apa yang mereka katakan mereka perjuangkan, apa yang telah terjadi dalam perjalanan mereka, dan apa yang dapat diverifikasi.

Setelah itu:

pembaca yang menilai.

---

Sumber & Referensi

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
   Hasil dan penetapan Pemilihan Umum 2019 serta penetapan partai politik yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional untuk DPR RI.
   Digunakan untuk memverifikasi perolehan suara PSI dan status PSI terhadap parliamentary threshold pada Pemilu 2019.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
   Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas dalam Penentuan Perolehan Kursi DPR.
   Digunakan untuk memverifikasi status partai terhadap ambang batas parlemen Pemilu 2024.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
   Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampirannya.
   Digunakan untuk memeriksa perolehan suara nasional Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu 2024.

4. Partai Solidaritas Indonesia / PSI Jakarta.
   Dokumen ABC Partai Solidaritas Indonesia.
   Digunakan untuk menelusuri identitas awal PSI, struktur kepemimpinan awal, strategi organisasi, serta posisi Grace Natalie dan Raja Juli Antoni dalam fase awal partai.

5. Partai Solidaritas Indonesia / PSI Jakarta.
   Nilai Perjuangan PSI Jakarta.
   Digunakan untuk melihat nilai yang secara resmi dinyatakan PSI, termasuk budaya politik, anti-korupsi, keberpihakan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan, serta toleransi.

6. Partai Solidaritas Indonesia / PSI Jakarta.
   Rekam Jejak PSI dan penjelasan mengenai penggunaan sapaan “Bro” dan “Sis”.
   Digunakan untuk memahami karakter komunikasi dan identitas politik yang dibangun PSI.

7. Partai Solidaritas Indonesia / PSI Jakarta.
   Publikasi mengenai Pemilihan Raya PSI dan demokrasi intra-partai, 2025.
   Digunakan untuk menelusuri mekanisme pemilihan ketua umum melalui anggota pemegang KTA dan gagasan Partai Super Terbuka.

8. Partai Solidaritas Indonesia / PSI Jakarta.
   Publikasi HUT ke-11 PSI, November 2025, serta publikasi Rakernas PSI 2026.
   Digunakan untuk memeriksa perkembangan identitas partai, perubahan simbol menjadi gajah, serta kepemimpinan PSI pada periode terkini.

Informasi diperiksa dan disusun PUSTAHA hingga 11 September 2026. Perkembangan setelah tanggal tersebut dapat mengubah struktur, posisi politik, regulasi pemilu, maupun informasi lain yang dibahas dalam tulisan ini.

PUSTAHA — INGAT · TULIS · RILIS