PUSTAHA • ARTIKEL

Ketika Program Besar Bertemu Persoalan Keamanan Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa sebuah gagasan yang pada dasarnya mudah dipahami: negara membantu menyediakan makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat, terutama peserta didik, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Namun, ketika makanan diproduksi dalam jumlah besar, didistribusikan setiap hari, melewati perjalanan dari dapur menuju sekolah, kemudian dikonsumsi oleh banyak orang dalam waktu yang hampir bersamaan, persoalannya tidak lagi hanya tentang menyediakan makanan.

Keamanan pangan menjadi bagian yang sama pentingnya.

Sejak MBG berjalan, sejumlah kejadian keracunan pangan telah dilaporkan dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana tetapi penting:

Berapa banyak orang yang sebenarnya telah terdampak?

Dan pertanyaan yang lebih sensitif:

Apakah sudah ada korban meninggal akibat keracunan MBG?

PUSTAHA mencoba menjawabnya berdasarkan data yang dapat diverifikasi, sekaligus membedakan dengan jelas antara angka resmi nasional, perkembangan kasus berikutnya, dan informasi yang belum dapat dijumlahkan secara aman.

---

Data Resmi: 21.262 Orang Terdampak hingga 29 November 2025

Salah satu rekap nasional paling jelas dapat ditemukan dalam dokumen Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), sampai 29 November 2025 tercatat:

• 240 kejadian keracunan pangan terkait Program MBG
• 21.262 orang terdampak
• 0 kematian
• kejadian tersebar di 32 provinsi
• mencakup 142 kabupaten/kota

Angka tersebut penting diberi batas waktu.

Data itu adalah gambaran sampai 29 November 2025, bukan jumlah kumulatif hingga September 2026.

Karena setelah periode tersebut, Program MBG terus berjalan dan kasus baru kembali dilaporkan.

---

Tahun 2026: Kasus Baru Masih Terjadi

Memasuki 2026, persoalan keamanan pangan MBG belum sepenuhnya berhenti.

Di Sumatera Utara, misalnya, Ombudsman Republik Indonesia menyebut sepanjang 2026 telah terjadi empat peristiwa keracunan MBG dengan total 700 korban, terdiri atas 699 siswa dan satu guru.

Ombudsman membandingkannya dengan 2025 ketika di Sumatera Utara tercatat satu peristiwa dengan 107 korban.

Kasus lain terjadi di Kota Semarang.

Pada akhir Juli 2026, Dinas Kesehatan Kota Semarang melaporkan 707 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Kepala Badan Gizi Nasional kemudian mendatangi para korban dan operasional SPPG terkait dihentikan sementara untuk evaluasi.

Kemudian pada awal September 2026, perhatian kembali tertuju pada Sidoarjo, Jawa Timur.

Ratusan santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Tanggulangin Kali Tengah.

Jumlah korban dalam laporan berkembang seiring proses pendataan dan penanganan.

Hal tersebut sekaligus menunjukkan mengapa angka dari sebuah kejadian tidak boleh dijumlahkan secara sembarangan berdasarkan berbagai berita yang diterbitkan pada waktu berbeda.

Satu kejadian yang sama dapat dilaporkan ketika korbannya masih 512 orang, kemudian 566, 644, 730, atau angka lainnya setelah pendataan diperbarui.

Jika seluruh angka itu dijumlahkan, hasil akhirnya justru akan menghasilkan data yang salah.

---

Mengapa PUSTAHA Tidak Menulis Total Korban 2026?

Sampai artikel ini disusun pada 10 September 2026, PUSTAHA belum menemukan satu rekap nasional resmi terbaru yang setara dengan data SKDR 2025 dan merangkum seluruh korban keracunan pangan terkait MBG sepanjang 2026.

Karena itu, PUSTAHA tidak menjumlahkan sendiri seluruh angka korban dari pemberitaan daerah untuk kemudian menyebutnya sebagai total nasional.

Cara seperti itu berisiko menghasilkan penghitungan ganda.

Angka yang saat ini dapat dijadikan titik rujukan nasional dengan batas waktu yang jelas adalah:

21.262 orang terdampak dalam 240 kejadian hingga 29 November 2025.

Setelah tanggal tersebut, terdapat berbagai kejadian tambahan pada 2026 yang harus diperhitungkan ketika pemerintah menerbitkan rekap nasional berikutnya.

Dengan demikian, jumlah kumulatif sebenarnya hingga September 2026 sudah berubah dari angka November 2025, tetapi PUSTAHA belum menemukan dasar resmi yang cukup untuk menetapkan satu angka nasional terbaru.

---

Lalu, Berapa Orang yang Meninggal?

Ini bagian yang membutuhkan kehati-hatian lebih tinggi.

Dalam rekap nasional Kementerian Kesehatan hingga 29 November 2025 tercatat:

0 kematian.

Pada 2026 pernah pula muncul informasi yang mengaitkan kematian seorang siswa di Bengkulu Utara dengan MBG.

Namun BGN menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kematian tersebut tidak berkaitan dengan konsumsi MBG. BGN menyebut siswa tersebut belum mengonsumsi menu MBG ketika ditemukan pingsan.

Pada kasus Sidoarjo September 2026, beredar pula klaim di media sosial bahwa 12 orang meninggal akibat keracunan MBG.

Informasi tersebut dinyatakan tidak benar.

Karena itu, berdasarkan sumber yang berhasil ditelusuri PUSTAHA hingga artikel ini disusun, kami belum menemukan dasar resmi yang dapat digunakan untuk menyatakan adanya korban meninggal yang telah terverifikasi akibat keracunan pangan MBG.

Pernyataan ini bukan berarti memastikan bahwa tidak pernah ada laporan apa pun di seluruh Indonesia.

Posisi PUSTAHA lebih sederhana:

kami hanya mencatat kematian apabila hubungan dengan keracunan MBG telah didukung sumber resmi yang dapat diverifikasi.

---

Masalahnya Tidak Berhenti pada Jumlah Korban

Angka korban memang penting.

Namun persoalan yang lebih besar berada di balik angka tersebut.

Bagaimana makanan disimpan?

Kapan bahan mulai diproses?

Berapa lama makanan berada pada kondisi tertentu?

Kapan makanan selesai dimasak?

Berapa lama perjalanan dari dapur menuju penerima?

Siapa yang memeriksa kebersihan fasilitas?

Bagaimana suhu dan kondisi bahan pangan dikendalikan?

Bagaimana makanan yang sudah tidak aman dikenali sebelum didistribusikan?

Dan siapa yang memiliki kewenangan menghentikan distribusi apabila prosedur tidak terpenuhi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari sistem keamanan pangan.

Makanan dapat terlihat normal secara kasat mata tetapi tetap memiliki risiko mikrobiologis apabila penanganannya tidak tepat.

Karena itu, keamanan pangan tidak dapat bergantung pada penilaian sederhana seperti warna, aroma, atau penampilan makanan.

---

BGN Sebenarnya Sudah Memiliki Standar

Penting pula untuk tidak menciptakan kesan bahwa Program MBG sama sekali berjalan tanpa aturan.

BGN telah menerbitkan berbagai pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan MBG, termasuk tata kelola program dan keamanan pangan.

BGN juga menyatakan menu MBG disusun berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan zat gizi makro dan mikro sesuai kelompok penerima manfaat.

Pada 2026, BGN juga memperkuat pengendalian keamanan pangan dengan menetapkan bahwa pangan olahan siap saji MBG harus dikonsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang.

Dengan demikian, persoalan yang perlu diuji bukan hanya:

“Apakah standarnya ada?”

Tetapi juga:

“Apakah standar tersebut cukup rinci, dipahami, diterapkan, dicatat, diaudit, dan diawasi secara konsisten pada seluruh SPPG?”

Dalam program dengan puluhan ribu titik pelayanan, jarak geografis yang berbeda, kemampuan sumber daya manusia yang tidak seragam, serta kondisi infrastruktur yang sangat beragam, jarak antara aturan di atas kertas dan praktik di lapangan dapat menjadi persoalan tersendiri.

---

Catatan Armando Sinaga — Pendiri PUSTAHA

Saya melihat Program Makan Bergizi Gratis dari dua sisi.

Pada dasarnya, saya menilai gagasan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak merupakan gagasan yang sangat baik.

Karena itu, catatan ini bukan penolakan terhadap MBG.

Pertanyaan saya justru berada pada sesuatu yang lebih mendasar:

apakah struktur yang kita miliki sudah cukup siap untuk menjalankan program sebesar ini secara seragam di seluruh Indonesia?

Indonesia bukan sebuah wilayah dengan kondisi yang sama dari satu tempat ke tempat lainnya.

Kondisi jalan berbeda.

Jarak antara dapur dan sekolah berbeda.

Kemampuan transportasi berbeda.

Ketersediaan listrik, air bersih, fasilitas penyimpanan dingin, tenaga terlatih, laboratorium, hingga kemampuan pengawasan juga dapat berbeda.

Semua itu mempunyai hubungan langsung dengan makanan.

Ketika makanan harus tiba dalam batas waktu tertentu, kondisi jalan dan jarak bukan lagi sekadar persoalan transportasi.

Ia menjadi bagian dari sistem keamanan pangan.

Yang Saya Pertanyakan Adalah Kedalaman Sistemnya

Saya tidak mengatakan Indonesia tidak memiliki aturan.

Setelah membaca lebih jauh, ternyata BGN telah memiliki petunjuk teknis, pedoman keamanan pangan, ketentuan mengenai gizi, dan berbagai aturan operasional lainnya.

BGN juga menyatakan menu MBG mengacu pada Angka Kecukupan Gizi Kementerian Kesehatan.

Bahkan batas waktu konsumsi makanan siap saji telah diperjelas.

Itu fakta yang harus saya akui.

Tetapi sebagai orang yang sedang belajar memahami bagaimana sebuah sistem besar seharusnya bekerja, saya masih mempunyai pertanyaan:

seberapa dalam standar tersebut diterjemahkan menjadi prosedur operasional pada setiap dapur?

Ambil contoh sederhana: ayam.

Menyimpan ayam bukan sekadar memasukkannya ke dalam kulkas.

Dalam sistem keamanan pangan yang matang harus ada aturan tentang penerimaan bahan, suhu penyimpanan, pemisahan bahan mentah dan matang, pencatatan waktu, pencegahan kontaminasi silang, proses pencairan bahan beku, pemasakan, penyimpanan setelah matang, hingga batas waktu distribusi.

Lalu harus ada pertanyaan berikutnya:

bagaimana jika salah satu tahapan itu gagal?

Sistem yang baik menurut saya bukan sistem yang menganggap manusia tidak akan melakukan kesalahan.

Sistem yang baik justru sejak awal menganggap bahwa kesalahan dapat terjadi, lalu membangun lapisan pengaman agar satu kesalahan tidak langsung berubah menjadi kejadian besar.

Di sinilah saya melihat pentingnya margin of error.

Bukan Hanya Standar Gizi, tetapi Standar yang Bisa Dilihat

Saya juga pernah mempertanyakan seperti apa sebenarnya standar “makanan bergizi” dalam MBG.

Setelah ditelusuri, BGN memang menyatakan menu harus mengacu pada standar AKG Kementerian Kesehatan dan memperhitungkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral sesuai kelompok penerima manfaat.

Artinya, dasar standarnya ada.

Tetapi dari sudut pandang masyarakat, menurut saya keterbukaan itu masih dapat dibuat jauh lebih mudah dipahami.

Saya membayangkan sesuatu yang sederhana.

Sebelum makanan sampai kepada siswa, orang tua atau siswa dapat melihat menu hari itu.

Berapa kalorinya?

Berapa proteinnya?

Apa sumber karbohidratnya?

Apa kandungan utama makanannya?

Apakah terdapat alergen?

Jam berapa makanan selesai dimasak?

Kapan batas aman konsumsinya?

Informasi seperti ini akan membuat kata “bergizi” bukan sekadar nama program, tetapi sesuatu yang dapat dilihat dan diperiksa.

Belajar dari Luar Negeri, Bukan Menyalinnya Mentah-Mentah

Di beberapa sistem layanan makanan sekolah di luar negeri telah tersedia platform digital yang memungkinkan siswa atau orang tua melihat menu, kandungan nutrisi dan alergen, bahkan pada layanan tertentu memilih atau memesan makanan sebelumnya.

Saya tidak mengatakan Indonesia harus menyalin sistem negara lain.

Indonesia memiliki kondisi sendiri.

Tetapi kita dapat mempelajari prinsipnya:

informasi dibuat terlihat, standar dibuat terukur, dan kesalahan dibuat lebih mudah ditemukan sebelum menimbulkan korban.

Bahkan menurut saya Indonesia memiliki kesempatan membuat sistem yang sesuai dengan kondisi kita sendiri.

Aplikasi MBG, misalnya, tidak harus sekadar menjadi tempat memilih makanan.

Ia dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan.

Menu hari ini.

Komposisi gizi.

Alergen.

SPPG yang memproduksi.

Waktu makanan selesai dimasak.

Waktu keluar dari dapur.

Waktu tiba di sekolah.

Batas konsumsi.

Laporan apabila makanan terlambat.

Riwayat inspeksi.

Dengan demikian, teknologi bukan menjadi hiasan program.

Teknologi menjadi salah satu lapisan pengaman.

Jangan Berjalan Sambil Membangun Jalan Terlalu Lama

Kesan yang saya tangkap dari berbagai persoalan yang muncul adalah program ini berkembang dengan sangat cepat sementara sebagian sistem pendukungnya terus diperbaiki dalam perjalanan.

Saya memahami alasannya.

Program nasional tentu mengejar target penerima manfaat.

Tetapi makanan berbeda dengan banyak program lainnya.

Kesalahan administrasi mungkin dapat diperbaiki besok.

Kesalahan keamanan pangan dapat membuat ratusan orang sakit dalam beberapa jam.

Karena itu, menurut saya lebih baik sebuah dapur terlambat beroperasi karena harus memenuhi seluruh standar daripada beroperasi cepat tetapi kemudian dihentikan karena muncul persoalan.

Cepat memang penting.

Tetapi untuk makanan, aman harus datang lebih dahulu daripada cepat.

Saya Tetap Mendukung Program Ini

Pada akhirnya saya tetap mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis.

Memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak adalah tujuan yang layak diperjuangkan.

Tetapi dukungan tidak berarti kita harus berhenti bertanya.

Sebaliknya, program yang menggunakan sumber daya negara dan menyangkut kesehatan masyarakat justru membutuhkan kritik, evaluasi, data, dan keterbukaan.

Catatan ini tidak ditulis untuk menggurui pemerintah, BGN, ahli gizi, tenaga kesehatan, ataupun orang-orang yang bekerja di dapur MBG.

Saya sendiri sedang belajar.

Jika terdapat standar teknis, penelitian, sistem pengawasan, perhitungan gizi, atau mekanisme MBG yang belum saya temukan dalam penelusuran ini, saya terbuka untuk membaca sumbernya.

Silakan sampaikan melalui kanal PUSTAHA agar dapat dipelajari dan, apabila diperlukan, menjadi koreksi atau pembaruan terhadap catatan ini.

Sebab menurut saya tidak ada sistem yang seluruhnya buruk.

Tidak pula ada sistem yang otomatis sempurna hanya karena tujuannya baik.

Sistem yang baik adalah sistem yang memiliki standar yang jelas, dapat diuji, mampu menemukan kesalahan, menyediakan ruang koreksi, dan mempunyai lapisan pengaman ketika manusia melakukan kesalahan.

MBG mempunyai tujuan yang baik.

Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem yang menopangnya menjadi sama baiknya.

— Armando Sinaga Pendiri PUSTAHA

---

Catatan Verifikasi PUSTAHA

Artikel ini membedakan data nasional resmi yang memiliki batas waktu jelas dengan kasus-kasus yang terjadi setelah periode tersebut.

PUSTAHA tidak menjumlahkan seluruh angka korban dari berbagai pemberitaan menjadi angka nasional baru karena terdapat risiko penghitungan ganda akibat pembaruan jumlah korban pada kejadian yang sama.

Data 21.262 orang, 240 kejadian, dan 0 kematian mengacu pada data SKDR Kementerian Kesehatan sampai 29 November 2025.

Untuk periode setelah tanggal tersebut hingga artikel ini disusun pada 10 September 2026, PUSTAHA menemukan sejumlah kejadian tambahan tetapi belum menemukan satu rekap nasional resmi terbaru yang cukup untuk menetapkan jumlah kumulatif seluruh korban.

Catatan Armando Sinaga merupakan pandangan dan pertanyaan editorial penulis berdasarkan penelusuran terhadap pelaksanaan MBG. Bagian tersebut harus dibedakan dari data faktual yang bersumber dari lembaga resmi.

Sumber & Referensi

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia — Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit. Rencana Aksi Program Ditjen Penanggulangan Penyakit Tahun 2025–2029. Data SKDR keracunan pangan Program MBG sampai 29 November 2025.

2. Badan Gizi Nasional. Dokumen Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis dan Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

3. Badan Gizi Nasional. “Menu MBG Disusun Sesuai Standar AKG Kemenkes.” 24 Januari 2026.

4. Badan Gizi Nasional. “Maksimal 4 Jam, Batas Aman Konsumsi MBG.” 24 Agustus 2026.

5. Ombudsman Republik Indonesia. Keterangan mengenai peristiwa keracunan MBG di Sumatera Utara sepanjang 2026.

6. Badan Gizi Nasional. Keterangan mengenai penanganan dan penghentian sementara operasional SPPG terkait kejadian keamanan pangan di Semarang dan Sidoarjo.

7. Badan Gizi Nasional. “Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tak Terkait MBG.” 3 Maret 2026.

Penelusuran dan pemeriksaan sumber dilakukan hingga 10 September 2026.