Ketika Kekuasaan Menganggap Dirinya Kebenaran
PUSTAHA — FILSAFAT |disusun ulang oleh Armando Sinaga** ini bukanlah hasil buah pikiran saya,tetapi saya menulis kembali atas apa yang pernah saya dengar agar juga didengar dan dibaca oleh pembaca pustaha.com
Kekuasaan merupakan salah satu kenyataan paling tua dalam kehidupan manusia. Sejak manusia membentuk kelompok, masyarakat, kerajaan, hingga negara modern, kekuasaan selalu hadir sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama.
Namun, sepanjang sejarah pemikiran manusia, kekuasaan juga melahirkan pertanyaan yang tidak pernah kehilangan relevansinya:
Siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Apakah kebenaran lahir dari akal dan kenyataan, atau cukup ditetapkan oleh mereka yang memegang kekuasaan?
Pertanyaan tersebut membawa kita kepada salah satu persoalan paling mendasar dalam filsafat politik: tirani.
Tirani bukan sekadar pemerintahan yang keras. Ia merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan ketika kehendak penguasa ditempatkan di atas kepentingan bersama, kebebasan manusia, dan prinsip keadilan.
Dalam keadaan demikian, kekuasaan tidak lagi merasa berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya.
Kekuasaan justru menuntut agar setiap tindakannya dianggap benar.
Perintah menjadi ukuran kepatuhan. Kepatuhan diperlakukan sebagai kebajikan. Sementara penolakan, pertanyaan, dan kritik dapat diposisikan sebagai ancaman.
Di sinilah persoalan filosofis itu dimulai.
Kekuasaan mungkin mampu memaksa manusia untuk diam, tetapi kemampuan memaksa tidak pernah dengan sendirinya membuktikan bahwa kekuasaan berada di pihak yang benar.
1. Tirani: Ketika Kekuasaan Kehilangan Batasnya
Istilah tirani telah menjadi bagian penting dalam pembahasan filsafat politik sejak zaman Yunani Kuno.
Para filsuf membedakan kekuasaan yang dijalankan demi kepentingan masyarakat dengan kekuasaan yang terutama digunakan untuk memenuhi kehendak penguasa.
Perbedaan tersebut bukan semata-mata persoalan siapa yang memerintah, melainkan untuk siapa kekuasaan dijalankan.
Sebuah pemerintahan dapat memiliki tentara, aparat, undang-undang, lembaga peradilan, dan berbagai simbol kewibawaan negara.
Namun, keberadaan seluruh perangkat tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa setiap tindakan penguasa adalah benar.
Kekuasaan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat.
Kebenaran membutuhkan alasan, bukti, dan pengujian.
Keadilan menuntut pertanggungjawaban atas akibat suatu tindakan terhadap manusia.
Ketiganya memiliki hubungan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang identik.
Ketika kekuasaan mulai menganggap keputusan yang dibuatnya sebagai kebenaran yang tidak boleh diperiksa, tirani menemukan ruang untuk berkembang.
Persoalannya menjadi semakin serius ketika penguasa tidak lagi membedakan antara kepentingan dirinya dan kepentingan masyarakat.
Kritik terhadap pemerintah dapat dianggap sebagai serangan terhadap negara.
Penolakan terhadap sebuah kebijakan dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap ketertiban.
Bahkan, pertanyaan tentang keadilan dapat diperlakukan seolah-olah merupakan tindakan permusuhan.
Padahal, negara dan penguasa bukanlah dua hal yang sama.
Negara merupakan organisasi politik yang menaungi kehidupan masyarakat.
Penguasa hanyalah pihak yang menjalankan kewenangan dalam suatu periode tertentu.
Tidak ada alasan filosofis yang membenarkan anggapan bahwa kesalahan penguasa harus diperlakukan sebagai kesalahan masyarakat yang mengkritiknya.
2. Plato: Tirani dan Manusia yang Diperbudak Keinginannya Sendiri
Plato membahas tirani secara mendalam dalam Republic, terutama Buku VIII dan IX.
Dalam pemikirannya, tirani bukan hanya persoalan bentuk pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan keadaan jiwa manusia yang menjalankan kekuasaan.
Plato menggambarkan seorang tiran sebagai manusia yang dikuasai oleh keinginan yang tidak terkendali.
Ia menginginkan kekuasaan, tetapi kekuasaan yang telah diperolehnya tidak pernah cukup untuk memuaskan dirinya.
Ia membutuhkan pengakuan, kepatuhan, dan jaminan bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu mengancam kedudukannya.
Dalam gambaran Plato, penguasa semacam ini justru hidup dalam ketakutan.
Semakin besar kekuasaan yang dimilikinya, semakin besar pula kebutuhan untuk mempertahankannya.
Orang-orang yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, atau pengaruh independen dapat dipandang sebagai ancaman.
Akibatnya, hubungan antara penguasa dan masyarakat dibangun bukan melalui kepercayaan, melainkan melalui kecurigaan.
Inilah paradoks yang menarik dalam pemikiran Plato.
Manusia yang tampak memiliki kekuasaan atas begitu banyak orang justru dapat menjadi tawanan dari ketakutannya sendiri.
Ia dapat memerintah orang lain, tetapi tidak mampu memerintah keinginannya sendiri.
Ia dapat menuntut kepatuhan, tetapi tidak dapat memaksakan kepercayaan yang tulus.
Ia dapat membangun pertahanan di sekeliling kekuasaannya, tetapi pertahanan tersebut tidak menjamin ketenteraman batinnya.
Dengan demikian, tirani bukan hanya menyebabkan hilangnya kebebasan masyarakat.
Tirani juga dapat menjadi bentuk perbudakan batin bagi manusia yang menjalankannya.
3. Aristoteles: Kekuasaan yang Mengkhianati Kepentingan Bersama
Aristoteles memberikan pembedaan yang tegas mengenai tujuan sebuah pemerintahan dalam karyanya Politics.
Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan apakah kekuasaan dijalankan demi kepentingan bersama atau demi kepentingan pihak yang memerintah.
Dalam kerangka tersebut, tirani merupakan penyimpangan dari pemerintahan satu orang karena kekuasaan digunakan terutama untuk kepentingan penguasanya.
Pembedaan ini mengandung prinsip penting.
Kekuasaan memperoleh pembenaran politiknya bukan hanya karena seseorang mampu memerintah, tetapi karena pemerintahan seharusnya diarahkan kepada kepentingan bersama.
Seorang penguasa tidak menjadi benar semata-mata karena memiliki wewenang.
Keputusan tidak menjadi adil hanya karena memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
Begitu pula, sebuah tindakan tidak otomatis memiliki nilai moral hanya karena diperintahkan oleh lembaga yang berkuasa.
Dalam pemikiran Aristoteles, kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari tujuan hidup bersama.
Negara bukan sekadar kumpulan manusia yang harus mengikuti perintah.
Negara merupakan persekutuan politik yang berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.
Ketika kepentingan bersama dikorbankan demi mempertahankan kepentingan penguasa, tujuan moral kehidupan politik mengalami penyimpangan.
Di sinilah tirani dapat dikenali melalui pertanyaan sederhana:
Apakah kekuasaan sedang digunakan untuk melindungi kehidupan bersama, atau justru kehidupan bersama dipaksa melayani kekuasaan?
4. Ketika Hukum Berubah Menjadi Alat Pembenaran
Hukum seharusnya menjadi salah satu pembatas kekuasaan.
Melalui hukum, penggunaan kewenangan diatur, hak manusia dilindungi, dan tindakan pemerintah dapat diuji.
Namun, keberadaan hukum tidak selalu berarti kekuasaan telah berjalan secara adil.
Dalam sistem yang kehilangan mekanisme pengawasan, hukum dapat digunakan secara selektif.
Sebuah aturan dapat diterapkan secara keras terhadap pihak tertentu, tetapi diabaikan ketika menyangkut kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan.
Dalam keadaan seperti itu, persoalannya bukan semata-mata apakah suatu tindakan memiliki dasar aturan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah aturan tersebut dijalankan dengan menghormati prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan keadilan.
Terdapat perbedaan penting antara kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan kekuasaan yang sekadar menggunakan hukum sebagai alatnya.
Pada keadaan pertama, penguasa juga harus tunduk kepada hukum.
Pada keadaan kedua, hukum berisiko dijadikan sarana untuk mempertahankan kehendak penguasa.
Ketika penguasa menuntut masyarakat mematuhi hukum, tetapi menempatkan dirinya di luar pertanggungjawaban hukum, ketimpangan mendasar telah terbentuk.
Sebab, hukum yang hanya mengikat pihak yang lemah kehilangan salah satu dasar keadilannya.
Keadilan tidak dapat berdiri apabila kekuasaan menuntut kepatuhan terhadap aturan yang tidak bersedia diterapkannya kepada dirinya sendiri.
5. Menguasai Bahasa, Menguasai Pengertian
Tirani tidak selalu bekerja melalui kekuatan fisik.
Kekuasaan juga dapat berusaha mengendalikan cara masyarakat memahami kenyataan.
Kata-kata memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik.
Tindakan yang sama dapat diberikan nama berbeda untuk membentuk persepsi yang berbeda pula.
Pembatasan dapat digambarkan sebagai perlindungan.
Pengawasan dapat dipresentasikan sebagai ketertiban.
Kepatuhan dapat diangkat menjadi ukuran kesetiaan.
Sementara kritik dapat diberi makna sebagai ancaman terhadap persatuan.
Bahasa politik tentu diperlukan untuk menjelaskan kebijakan dan kepentingan publik.
Namun, persoalan muncul ketika bahasa tidak lagi digunakan untuk menjelaskan kenyataan, melainkan untuk menutup kemungkinan masyarakat mempertanyakan kenyataan tersebut.
Dalam keadaan demikian, perebutan makna menjadi bagian dari perebutan kekuasaan.
Siapa yang boleh berbicara?
Siapa yang menentukan informasi dianggap benar?
Siapa yang berhak mempertanyakan keputusan?
Dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah pertanyaan tidak boleh diajukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh hubungan antara kekuasaan dan kebebasan berpikir.
Sebab, ketika sebuah kekuasaan menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran, perbedaan pendapat tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari pencarian pengetahuan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dikendalikan.
6. Ketakutan sebagai Instrumen Kekuasaan
Ketakutan merupakan pengalaman manusia yang sangat kuat.
Manusia dapat takut kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan, kehilangan kedudukan sosial, bahkan kehilangan keselamatan dirinya.
Kekuasaan yang menindas dapat memanfaatkan ketakutan tersebut untuk membangun kepatuhan.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kepatuhan yang lahir dari kesadaran dan kepatuhan yang lahir dari ancaman.
Seseorang mungkin mengikuti sebuah perintah karena memahami alasan dan tujuan perintah tersebut.
Tetapi seseorang juga dapat mengikuti perintah karena merasa tidak memiliki pilihan.
Dari luar, kedua keadaan tersebut terlihat serupa.
Keduanya menghasilkan kepatuhan.
Namun, secara moral dan filosofis, keduanya sangat berbeda.
Kepatuhan yang lahir dari kesadaran memberikan ruang bagi pertimbangan akal.
Kepatuhan yang lahir dari ketakutan dapat membuat manusia mengabaikan penilaiannya sendiri demi menghindari akibat yang dianggap berbahaya.
Dalam keadaan ekstrem, masyarakat dapat terbiasa menyembunyikan pendapatnya.
Bukan karena tidak memiliki pikiran, melainkan karena menyatakan pikiran dianggap membawa risiko.
Keheningan semacam itu tidak dapat serta-merta diartikan sebagai persetujuan.
Masyarakat yang diam belum tentu menerima. Masyarakat yang patuh belum tentu percaya. Dan masyarakat yang tidak melawan belum tentu menganggap kekuasaan berada di pihak yang benar.
7. Hannah Arendt: Kekuasaan Tidak Sama dengan Kekerasan
Hannah Arendt memberikan sumbangan penting bagi filsafat politik modern melalui pembahasannya mengenai kekuasaan, tindakan bersama, dan kekerasan.
Dalam pemikiran Arendt, kekuasaan memiliki hubungan erat dengan kemampuan manusia untuk bertindak bersama.
Kekuasaan dalam pengertian ini tidak semata-mata dimiliki seseorang karena kedudukannya.
Kekuasaan juga lahir dari hubungan antarmanusia yang memiliki kemampuan untuk berkumpul, berbicara, mengambil keputusan, dan bertindak secara kolektif.
Arendt membedakan kekuasaan dari kekerasan.
Kekerasan dapat digunakan sebagai sarana pemaksaan.
Namun, kekuatan untuk memaksa tidak sama dengan legitimasi yang lahir dari dukungan dan tindakan bersama.
Pembedaan tersebut memberi dasar untuk memahami kelemahan kekuasaan yang terlalu bergantung pada ancaman.
Sebuah pemerintahan mungkin mempunyai perangkat pemaksaan yang besar.
Namun, keberadaan perangkat tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa masyarakat memberikan persetujuan secara bebas.
Dalam pandangan Arendt, ruang publik memiliki kedudukan penting karena memungkinkan manusia menyatakan pandangan dan bertindak bersama orang lain.
Ketika ruang untuk berbicara dan berkumpul dipersempit, kemampuan masyarakat untuk menjalankan kehidupan politik secara aktif ikut terancam.
Dari sini muncul suatu pertanyaan:
Apakah kekuasaan benar-benar kuat ketika masyarakat mendukungnya secara sadar, atau ketika masyarakat terlalu takut untuk menyatakan penolakannya?
Jawaban terhadap pertanyaan ini memperlihatkan perbedaan antara kewibawaan yang memperoleh legitimasi dan pemaksaan yang bergantung pada rasa takut.
8. Mengapa Masyarakat yang Berorganisasi Menjadi Kekuatan Penting?
Alexis de Tocqueville, melalui Democracy in America, memberikan perhatian besar terhadap kebebasan masyarakat untuk membentuk perkumpulan.
Menurut pemikirannya, kemampuan warga untuk berorganisasi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang bebas.
Individu yang berdiri sendiri memiliki keterbatasan dalam menghadapi kekuatan politik dan sosial yang besar.
Namun, ketika manusia berkumpul, bertukar gagasan, dan membentuk organisasi, mereka dapat menyatukan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Organisasi memungkinkan masyarakat membangun pengetahuan kolektif.
Melalui organisasi, pengalaman pribadi dapat menjadi persoalan publik yang dipahami bersama.
Seseorang yang mengalami ketidakadilan tidak harus menghadapi keadaan tersebut sendirian.
Ia dapat memperoleh dukungan, pengetahuan hukum, dan ruang untuk menyampaikan pengalamannya.
Organisasi juga dapat menjadi tempat masyarakat mempelajari tanggung jawab bersama.
Namun, organisasi tidak dengan sendirinya selalu memperjuangkan kebenaran.
Organisasi juga dapat disalahgunakan untuk melakukan pemaksaan atau menindas kelompok lain.
Karena itu, kekuatan organisasi perlu disertai penghormatan terhadap hak manusia, perbedaan pendapat, dan prinsip hukum.
Yang menjadi ancaman bagi tirani bukan sekadar banyaknya manusia yang berkumpul, melainkan kemampuan masyarakat untuk berpikir, menilai, dan bertindak bersama tanpa menyerahkan kebebasan akalnya kepada satu kehendak.
9. Filsafat: Ketika Manusia Berani Mempertanyakan
Filsafat tidak memberikan kekuasaan fisik kepada manusia.
Filsafat tidak menyediakan tentara, senjata, ataupun kewenangan untuk memerintah.
Namun, filsafat memberikan sesuatu yang mendasar:
Kemampuan untuk mempertanyakan dasar dari sesuatu yang selama ini dianggap benar.
Filsafat mengajarkan bahwa sebuah pernyataan perlu diperiksa melalui alasan.
Sebuah keputusan dapat dipertanyakan berdasarkan akibatnya.
Sebuah aturan dapat dikaji berdasarkan prinsip keadilannya.
Bahkan, sesuatu yang telah diterima secara turun-temurun tetap dapat dijadikan objek pemikiran.
Dalam kehidupan politik, kemampuan tersebut memiliki arti penting.
Masyarakat yang memahami filsafat tidak harus menerima setiap pernyataan penguasa sebagai kebenaran terakhir.
Mereka dapat mempertanyakan hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab.
Mereka dapat membedakan antara kepatuhan dan persetujuan.
Mereka dapat memahami bahwa sesuatu yang sah secara administratif masih dapat dipersoalkan secara moral.
Dan yang lebih penting, mereka dapat menyadari bahwa manusia memiliki martabat yang tidak semata-mata diberikan oleh kekuasaan.
Filsafat bukan ilmu yang mengajarkan manusia untuk menolak semua pemerintahan.
Filsafat justru membantu manusia memahami mengapa pemerintahan diperlukan, bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi, dan mengapa kekuasaan harus memiliki batas.
10. Ilmu Hukum: Mengetahui Batas Kekuasaan
Masyarakat yang memahami hukum memiliki kemampuan lebih besar untuk mengenali hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku.
Pengetahuan hukum memungkinkan seseorang membedakan antara kewenangan yang sah dan tindakan yang melampaui kewenangan.
Ia dapat mengetahui bahwa keputusan negara memiliki prosedur.
Ia dapat memahami bahwa penegakan hukum harus memperhatikan hak pihak yang diperiksa.
Ia juga dapat mengetahui bahwa penggunaan kekuasaan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Pengetahuan demikian tidak menjadikan setiap warga sebagai ahli hukum.
Namun, pengetahuan hukum dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penjelasan sepihak mengenai hak-haknya sendiri.
Tirani memperoleh keuntungan ketika masyarakat tidak mengetahui batas kewenangan penguasa.
Sebaliknya, masyarakat yang memahami hukum memiliki dasar untuk meminta pertanggungjawaban.
Mereka tidak harus menghadapi kekuasaan melalui kekuatan fisik.
Mereka dapat menggunakan pengetahuan, bukti, argumentasi, dan mekanisme hukum.
Hukum menjadi pelindung masyarakat ketika hukum mampu membatasi kekuasaan, bukan ketika hukum hanya menjadi bahasa yang digunakan kekuasaan untuk membenarkan dirinya sendiri.
11. Ilmu Ekonomi: Memahami Kekuasaan di Balik Ketergantungan
Kekuasaan politik tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kehidupan ekonomi.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan, pangan, tempat tinggal, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai sarana untuk mempertahankan kehidupannya.
Ketergantungan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyatakan pendapat atau mengambil keputusan.
Seseorang yang takut kehilangan sumber penghasilan mungkin menghadapi tekanan ketika harus memilih antara mempertahankan pekerjaan dan menyampaikan kritik.
Karena itu, pemahaman ekonomi merupakan bagian penting dari kemampuan masyarakat menilai kebijakan.
Ilmu ekonomi membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran publik disusun, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana keputusan ekonomi memengaruhi kehidupan bersama.
Masyarakat dapat memeriksa siapa yang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan.
Mereka dapat menilai bagaimana pajak digunakan.
Mereka juga dapat mempertanyakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan distribusi kesempatan.
Namun, pengetahuan ekonomi tidak berarti bahwa setiap persoalan politik dapat diselesaikan melalui angka dan perhitungan.
Ekonomi tetap berkaitan dengan pertimbangan moral mengenai keadilan dan kesejahteraan manusia.
Ketika masyarakat memahami bagaimana sumber daya dikelola, semakin terbuka kemungkinan untuk mempertanyakan kebijakan yang sebelumnya hanya diterima sebagai keputusan yang tidak dapat diganggu gugat.
12. Seni dan Kebudayaan: Ruang yang Tidak Mudah Dikuasai
Terdapat satu kekuatan dalam kehidupan manusia yang tidak selalu tampil sebagai kekuatan politik, tetapi memiliki kemampuan besar untuk membentuk kesadaran masyarakat.
Kekuatan itu adalah seni dan kebudayaan.
Seni dapat hadir melalui musik, puisi, sastra, teater, lukisan, film, tarian, dan berbagai bentuk ekspresi manusia.
Kebudayaan hidup melalui bahasa, tradisi, pengetahuan, ingatan bersama, dan nilai-nilai yang diwariskan antargenerasi.
Keduanya memiliki hubungan dengan cara manusia memahami dirinya dan dunia.
Seorang penguasa dapat mengeluarkan perintah.
Namun, perintah tidak dengan sendirinya menentukan bagaimana manusia memaknai sebuah lagu.
Sebuah kebijakan dapat mengatur ruang publik.
Namun, aturan tersebut tidak otomatis menghapus ingatan masyarakat terhadap pengalaman yang pernah mereka alami.
Sebuah kekuasaan dapat berusaha mengendalikan informasi.
Namun, cerita yang diwariskan melalui keluarga, karya sastra, musik, dan tradisi dapat mempertahankan pengalaman manusia melampaui masa berlakunya sebuah pemerintahan.
Seni bekerja tidak hanya melalui argumentasi.
Seni juga bekerja melalui perasaan, imajinasi, pengalaman, dan ingatan.
Sebuah puisi dapat menyampaikan penderitaan tanpa harus menjadi laporan politik.
Sebuah lagu dapat menghidupkan kembali pengalaman bersama.
Sebuah lukisan dapat memperlihatkan kenyataan yang selama ini diabaikan.
Sebuah pertunjukan dapat mengajak masyarakat mempertanyakan hubungan antara manusia dan kekuasaan.
Dalam keadaan seperti itu, seni dapat membuka ruang kesadaran yang tidak selalu dapat dibangun melalui pidato ataupun dokumen resmi.
Ketika Kebudayaan Menjaga Ingatan Masyarakat
Kekuasaan memiliki masa jabatan.
Pemerintahan dapat berganti.
Peraturan dapat berubah.
Namun, kebudayaan dapat bertahan melintasi pergantian generasi.
Melalui kebudayaan, masyarakat menyimpan pengalaman, pengetahuan, dan nilai yang dianggap penting bagi kehidupannya.
Ingatan bersama tersebut dapat menjadi sarana untuk memeriksa klaim kekuasaan.
Apabila suatu kekuasaan menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kemajuan, ingatan sejarah memungkinkan masyarakat menelusuri apa yang telah ada sebelumnya.
Apabila penguasa berusaha membentuk pemahaman tunggal tentang masa lalu, keberagaman sumber sejarah dan tradisi dapat membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda.
Karena itu, upaya mengendalikan kebudayaan memiliki hubungan erat dengan upaya mengendalikan cara masyarakat memahami dirinya sendiri.
Manusia yang kehilangan ingatan tentang masa lalunya dapat menjadi lebih mudah bergantung pada pihak yang mengklaim berhak menjelaskan seluruh sejarah kehidupannya.
Sebaliknya, masyarakat yang mampu menjaga dan memeriksa ingatan kolektifnya mempunyai dasar yang lebih luas untuk memahami identitas dan kebebasannya.
Seni Dapat Menjadi Alat Kekuasaan, Tetapi Juga Alat Kritik
Seni dan kebudayaan tidak selalu berada dalam posisi menentang kekuasaan.
Sepanjang sejarah, seni juga dapat digunakan untuk membangun citra penguasa, menyebarkan propaganda, atau memperkuat ideologi tertentu.
Karena itu, seni tidak dapat dinyatakan secara otomatis selalu benar atau selalu membebaskan.
Nilai kritis seni muncul ketika manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan, menafsirkan, dan menyampaikan pengalaman tanpa harus tunduk pada satu pemahaman yang dipaksakan.
Ketika kebebasan tersebut tersedia, seni dapat menjadi ruang pertemuan antara pengalaman pribadi dan kesadaran bersama.
Dalam ruang inilah sebuah karya dapat mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap tidak boleh dipertanyakan.
Seni tidak selalu memberikan jawaban.
Namun, seni dapat membuat masyarakat kembali berani mengajukan pertanyaan.
Dan sebuah pertanyaan dapat menjadi awal dari perubahan cara manusia memahami kekuasaan.
13. Mengapa Tirani Tidak Dapat Menguasai Seluruh Kesadaran Manusia?
Sebuah kekuasaan dapat menguasai wilayah, lembaga, anggaran, dan perangkat administrasi.
Namun, menguasai seluruh kesadaran manusia merupakan persoalan yang jauh lebih rumit.
Manusia bukan sekadar makhluk yang menerima perintah.
Manusia memiliki kemampuan berpikir, mengingat, merasakan, menafsirkan, dan membentuk hubungan dengan orang lain.
Seseorang mungkin terpaksa menaati suatu keputusan.
Namun, keputusan untuk menaati tidak otomatis berarti bahwa ia meyakini keputusan tersebut benar.
Ia mungkin menyembunyikan pendapatnya.
Ia mungkin menunda penyampaian kritik.
Ia mungkin memilih keselamatan dirinya ketika menghadapi keadaan yang berbahaya.
Tetapi pengalaman tersebut tetap dapat menjadi bagian dari ingatannya.
Kesadaran manusia memang dapat dipengaruhi oleh pendidikan, informasi, tekanan sosial, propaganda, dan ketakutan.
Namun, kesadaran tidak dapat diperlakukan sebagai benda mati yang sepenuhnya dapat dibentuk melalui perintah.
Di sinilah hubungan antara filsafat, hukum, ekonomi, organisasi masyarakat, seni, dan kebudayaan menjadi penting.
Filsafat membantu manusia mempertanyakan.
Hukum membantu manusia memahami hak dan batas kewenangan.
Ekonomi membantu manusia mengenali hubungan antara sumber daya dan ketergantungan.
Organisasi memungkinkan manusia membangun kemampuan bersama.
Seni memberikan bentuk kepada pengalaman dan perasaan.
Kebudayaan membantu masyarakat memelihara ingatan dan identitasnya.
Seluruhnya dapat memperluas kemampuan masyarakat untuk menilai kekuasaan secara sadar.
Kekuasaan dapat menuntut kepatuhan terhadap perintah, tetapi kepatuhan tidak sama dengan penguasaan atas seluruh pikiran manusia.
14. Kebenaran Tidak Memerlukan Izin dari Kekuasaan
Kebenaran tidak ditentukan oleh tinggi atau rendahnya jabatan seseorang.
Sebuah pernyataan tidak menjadi benar hanya karena disampaikan oleh pejabat.
Sebaliknya, sebuah pernyataan tidak otomatis salah hanya karena disampaikan oleh masyarakat biasa.
Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran suatu klaim diperiksa melalui bukti, penalaran, dan metode yang dapat diuji.
Dalam persoalan moral, manusia perlu mempertimbangkan keadilan, martabat, dan akibat tindakannya terhadap orang lain.
Dalam kehidupan politik, keputusan penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui aturan dan lembaga yang berwenang.
Kekuasaan dapat memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan.
Namun, legitimasi untuk memerintah bukanlah jaminan bahwa seluruh keputusan yang dibuat selalu benar.
Penguasa dapat keliru.
Lembaga dapat melakukan kesalahan.
Kebijakan dapat menghasilkan akibat yang tidak diharapkan.
Karena itu, kemampuan menerima kritik bukan sekadar persoalan kesopanan politik.
Kemampuan menerima kritik merupakan bagian penting dari sistem yang mengakui keterbatasan manusia.
Penguasa yang menolak kemungkinan dirinya salah sedang menolak salah satu kenyataan paling mendasar tentang manusia: tidak seorang pun memiliki pengetahuan yang sempurna.
Kesimpulan: Ketika Kekuasaan Menempatkan Dirinya di Atas Kebenaran
Tirani bukan hanya persoalan siapa yang memegang kekuasaan.
Tirani berkaitan dengan bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kewenangan dibatasi, dan bagaimana manusia diperlakukan ketika memiliki pandangan yang berbeda.
Plato memperlihatkan hubungan antara tirani dan jiwa penguasa yang dikuasai keinginan serta ketakutan.
Aristoteles menjelaskan penyimpangan pemerintahan ketika kepentingan penguasa ditempatkan di atas kepentingan bersama.
Alexis de Tocqueville memperlihatkan pentingnya kemampuan masyarakat membentuk perkumpulan.
Hannah Arendt membedakan kekuasaan yang lahir dari tindakan bersama dengan pemaksaan melalui kekerasan.
Dari berbagai pemikiran tersebut, terdapat satu persoalan yang terus muncul:
Kekuasaan tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti kebenaran.
Hukum harus dapat menguji kewenangan.
Filsafat harus memiliki ruang untuk mempertanyakan.
Ilmu pengetahuan harus bebas memeriksa kenyataan.
Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berorganisasi.
Seni dan kebudayaan harus dapat hidup tanpa dipaksa menjadi sekadar alat pembenaran penguasa.
Sebab, ketika seluruh ruang tersebut ditundukkan kepada satu kehendak, yang terancam bukan hanya kebebasan politik.
Yang terancam adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan menilai dirinya sendiri.
PANDANGAN PENULIS
Tirani Memiliki Rasa Takut, dan Seni serta Kebudayaan Adalah Kekuatan yang Paling Ditakutinya
Tirani bukanlah robot yang tidak mengenal rasa sakit.
Tirani bukanlah benda mati yang tidak mempunyai rasa takut.
Tirani dijalankan oleh manusia. Dan manusia, sebesar apa pun kekuasaan yang dimilikinya, tetap memiliki keterbatasan, keinginan, dan ketakutan.
Kekuasaan dapat menghadirkan penampilan yang begitu kuat. Ia dapat dikelilingi aparat, dijaga berbagai perangkat keamanan, dan didukung oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan besar.
Namun, seluruh perangkat tersebut tidak menjadikan seorang penguasa terbebas dari rasa takut.
Justru ketika kekuasaan dijalankan dengan cara menindas, ketakutan terhadap hilangnya kekuasaan dapat menjadi bagian dari alasan mengapa penindasan terus dipertahankan.
Menurut pandangan penulis, terdapat beberapa kemampuan masyarakat yang dapat menjadi tantangan mendasar bagi kelangsungan tirani.
Pertama, kemampuan masyarakat untuk berorganisasi.
Ketika masyarakat mampu membangun hubungan, menyatukan pengetahuan, dan memperjuangkan kepentingan bersama, mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kekuatan individu.
Organisasi memungkinkan pengalaman yang semula terpisah menjadi kesadaran bersama.
Kedua, kemampuan masyarakat memahami filsafat.
Masyarakat yang memahami filsafat memiliki dasar untuk mempertanyakan apa yang disebut benar, adil, dan sah.
Mereka dapat membedakan antara kebenaran dan perintah.
Mereka juga dapat mempertanyakan apakah kewenangan dijalankan demi kepentingan bersama atau demi mempertahankan kekuasaan itu sendiri.
Ketiga, kemampuan masyarakat memahami hukum.
Masyarakat yang mengerti hukum mengetahui bahwa kekuasaan memiliki batas.
Mereka memahami bahwa aparat negara mempunyai kewenangan sekaligus tanggung jawab.
Mereka mengetahui bahwa manusia memiliki hak yang tidak boleh diabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang mempunyai jabatan.
Keempat, kemampuan masyarakat memahami ekonomi.
Masyarakat yang mengerti ekonomi dapat menelusuri hubungan antara kekuasaan, sumber daya, pekerjaan, kemiskinan, dan ketergantungan.
Mereka tidak sekadar menerima keputusan ekonomi sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan.
Mereka memiliki kemampuan untuk menilai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung akibat suatu kebijakan.
Namun, di antara seluruh kemampuan tersebut, penulis menempatkan satu kekuatan pada kedudukan yang sangat penting.
Kekuatan itu adalah seni dan kebudayaan.
Dalam pandangan penulis, seni dan kebudayaan merupakan kekuatan yang paling ditakuti oleh tirani ketika keduanya tumbuh secara bebas dan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat.
Mengapa?
Karena seni tidak selalu memerlukan kekuasaan untuk dapat hidup.
Sebuah lagu dapat lahir dari seseorang yang tidak mempunyai jabatan.
Sebuah puisi dapat ditulis oleh manusia yang tidak memiliki kekayaan.
Sebuah cerita dapat diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya tanpa memerlukan pengakuan dari penguasa.
Sebuah kebudayaan dapat mempertahankan ingatan masyarakat melintasi pergantian pemerintahan.
Kekuasaan mungkin dapat membatasi sebuah pertunjukan.
Kekuasaan mungkin dapat melarang suatu karya untuk dipublikasikan.
Kekuasaan bahkan mungkin dapat menekan orang-orang yang menyampaikan kritik melalui seni.
Namun, tindakan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus pengalaman, ingatan, dan makna yang telah hidup dalam masyarakat.
Sebuah karya yang dilarang belum tentu kehilangan pengaruhnya.
Sebuah lagu yang tidak boleh dinyanyikan di ruang publik belum tentu hilang dari ingatan manusia.
Sebuah cerita yang tidak boleh dituliskan belum tentu berhenti diwariskan.
Di situlah penulis melihat kekuatan seni dan kebudayaan.
Filsafat dapat menjelaskan mengapa sesuatu tidak adil.
Hukum dapat menunjukkan hak yang dilanggar.
Ekonomi dapat menerangkan sumber ketimpangan.
Organisasi dapat menyatukan perjuangan masyarakat.
Tetapi seni dan kebudayaan dapat membawa seluruh kesadaran tersebut masuk ke dalam pengalaman batin manusia, lalu mewariskannya dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Seni dapat membuat manusia merasakan penderitaan yang sebelumnya hanya diketahuinya melalui angka.
Kebudayaan dapat membuat manusia mengingat suatu peristiwa meskipun pelaku dan kekuasaan yang melingkupinya telah lama berlalu.
Dan ketika manusia memiliki ingatan, pengetahuan, serta kemampuan untuk memahami pengalaman bersama, pemaksaan menjadi semakin sulit diperlakukan sebagai kebenaran.
Bagi penulis, inilah salah satu kelemahan paling mendasar dari tirani.
Tirani dapat berusaha mengendalikan tindakan manusia.
Tirani dapat berusaha mengatur apa yang boleh dikatakan.
Tirani dapat berusaha menentukan apa yang boleh diketahui.
Namun, tirani tidak pernah dapat memastikan bahwa seluruh manusia akan mempercayai apa yang dipaksakannya sebagai kebenaran.
Seni dan kebudayaan mempertahankan kemungkinan bagi manusia untuk memiliki penafsiran yang berbeda, mengingat pengalaman yang diabaikan, dan menemukan kembali martabatnya.
Karena itulah, mempertahankan kebebasan seni dan kebudayaan bukan hanya persoalan melindungi karya para seniman.
Ia juga merupakan persoalan menjaga kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengingat kehidupannya sendiri.
Pada akhirnya, kekuasaan memiliki masa.
Jabatan memiliki batas.
Perintah memiliki ruang berlakunya.
Namun, karya, ingatan, dan kebudayaan dapat melampaui semua itu.
Tirani dapat memaksa manusia untuk menundukkan kepala. Tetapi menundukkan kepala seseorang tidak sama dengan menundukkan seluruh pikiran dan kesadarannya.
Dan selama manusia masih mampu berpikir, menciptakan karya, menjaga ingatan, serta mewariskan kebudayaannya, selalu terdapat kemungkinan bahwa kebenaran akan kembali dipertanyakan, dicari, dan diperjuangkan.
Sebab, yang paling mengancam tirani bukan hanya keberanian manusia untuk berbicara, melainkan kemampuan manusia untuk terus mengingat, memahami, dan mewariskan kebenaran yang tidak dapat dimonopoli oleh kekuasaan.
— Armando Sinaga