Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepulauan Riau, Onward C. Siahaan, menyampaikan aspirasi kader PSI se-Kepri yang menginginkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Menurut Onward, kabar mengenai kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI oleh Jokowi mendapat sambutan antusias dari para kader di Kepulauan Riau.
Aspirasi tersebut datang dari berbagai tingkatan kepengurusan partai, mulai dari Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
DPW PSI Kepulauan Riau berencana meneruskan surat-surat aspirasi para kader kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi.
Onward berharap DPP PSI mengambil langkah resmi dengan menyampaikan permohonan kepada Jokowi agar bersedia menduduki posisi Ketua Dewan Pembina.
Menurutnya, keinginan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspirasi organisasi, tetapi juga pandangan kader terhadap Jokowi yang dinilai telah menjadi patron politik bagi PSI.
Status Keanggotaan Jokowi di PSI
Sebelumnya, Jokowi secara terbuka memperlihatkan Kartu Tanda Anggota PSI ketika menghadiri kegiatan partai di Bandung, Jawa Barat, pada 26 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Pernyataan itu sekaligus memperjelas status keanggotaannya setelah hubungan politik antara Jokowi dan PSI menjadi perhatian publik.
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, kemudian menyampaikan bahwa Jokowi direncanakan akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026.
Pengukuhan tersebut disebut berpeluang dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan peringatan hari ulang tahun PSI di Surabaya pada 16 November 2026.
Sementara itu, Grace Natalie dari jajaran Dewan Pembina PSI meminta publik menunggu pengumuman resmi mengenai jabatan yang akan ditempati Jokowi dalam struktur partai.
Pada 1 Oktober 2026, Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai kemungkinan dirinya menduduki jabatan di PSI.
Ia menegaskan bahwa penentuan posisi dalam struktur kepengurusan merupakan kewenangan partai dan harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.
Jokowi menjelaskan bahwa proses penentuan ketua umum dan Ketua Dewan Pembina memiliki mekanisme masing-masing.
Dengan demikian, keputusan mengenai posisi strukturalnya tetap berkaitan dengan proses internal PSI.
Konsolidasi PSI di Kepulauan Riau
Di Kepulauan Riau, penguatan organisasi menjadi salah satu agenda yang sedang dijalankan PSI menjelang kegiatan nasional partai pada November 2026.
Pada 22 Oktober 2026, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menghadiri kegiatan konsolidasi bersama jajaran DPW PSI Kepulauan Riau dan pengurus DPD PSI dari berbagai kabupaten dan kota.
Kegiatan yang berlangsung di Batam tersebut turut dihadiri Ketua DPW PSI Kepri Onward C. Siahaan.
Dalam arahannya, Ahmad Ali menekankan tiga agenda utama yang menjadi perhatian pengurus partai.
Agenda tersebut mencakup persiapan Rapimnas dan peringatan hari ulang tahun PSI, penyelesaian struktur organisasi hingga tingkat ranting, serta penguatan kegiatan kader di tengah masyarakat.
Ahmad Ali juga menyampaikan target PSI untuk memperoleh satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau pada pemilihan umum mendatang.
Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan konsolidasi organisasi, kerja sama antarpengurus, dan penguatan hubungan kader dengan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ali menyinggung keanggotaan Jokowi di PSI sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kader dalam menjalankan kegiatan partai.
Ia menekankan bahwa penguatan struktur organisasi perlu berjalan bersama kegiatan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Aspirasi Daerah Menjelang Agenda Nasional
Keinginan agar Jokowi menduduki posisi Ketua Dewan Pembina juga muncul dari kepengurusan PSI di daerah lain.
Pada 24 Oktober 2026, DPD PSI Jakarta Pusat menyampaikan usulan serupa melalui rapat kerja daerah.
Ketua DPD PSI Jakarta Pusat, Maeky Robiko, menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi pengurus dan kader yang menginginkan pengalaman Jokowi dalam pemerintahan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi.
Di Kepulauan Riau, aspirasi yang disampaikan Onward C. Siahaan diarahkan untuk diteruskan secara resmi kepada pengurus pusat melalui surat-surat kader.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi internal partai menjelang agenda nasional PSI yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Sementara itu, penetapan dan pengumuman resmi jabatan Jokowi dalam struktur PSI tetap menunggu pelaksanaan mekanisme organisasi partai.