Pascagempa NTT, Pemulihan Kesehatan Masyarakat Berlanjut: Nakes Masih Menjangkau Wilayah Terpencil

Ketika perhatian terhadap gempa mulai berkurang, kebutuhan kesehatan masyarakat tidak serta-merta berakhir. Di Nusa Tenggara Timur, tenaga kesehatan masih menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. PUSTAHA menelusuri pemulihan layanan kesehatan pascabencana serta berbagai risiko kesehatan yang perlu diperhatikan setelah fase darurat berlalu.

Setelah Fase Darurat, Persoalan Kesehatan Belum Selesai

Ketika sebuah bencana mulai menghilang dari pemberitaan utama, kebutuhan masyarakat yang terdampak tidak serta-merta ikut menghilang.

Di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pelayanan kesehatan masih menjadi bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat pascabencana.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam laporan terbarunya menggambarkan bagaimana tenaga kesehatan masih harus bergerak menuju desa-desa di Kabupaten Ende untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan.

Jalan pegunungan yang rusak, tebing dan jurang curam hingga perjalanan laut selama sekitar dua jam menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi petugas.

Kondisi tersebut menunjukkan satu sisi penting dari bencana yang sering luput setelah fase penyelamatan berlalu:

gempa dapat berlangsung dalam hitungan detik, tetapi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dapat berlangsung jauh lebih lama.

Nakes Bergerak dari Desa ke Desa

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa tenaga kesehatan dan relawan terus bergerak dari satu desa ke desa lainnya di Kabupaten Ende.

Salah satu tim yang diterjunkan merupakan bagian dari Tim Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Ndona.

Tim tersebut terdiri dari seorang dokter bersama dua bidan dan seorang apoteker.

Wilayah kerja Puskesmas Ndona mencakup delapan desa, dengan sebagian wilayah memiliki akses yang sulit.

Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan hanya apakah tenaga medis tersedia.

Pertanyaan yang sama pentingnya adalah:

bisakah tenaga medis mencapai masyarakat yang membutuhkan pelayanan?

Ketika jalan rusak atau akses geografis sulit, keberadaan dokter, bidan, obat dan fasilitas kesehatan belum tentu berarti masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Karena itu, kemampuan membawa pelayanan kesehatan mendekati masyarakat menjadi bagian penting dalam pemulihan.

Fasilitas Kesehatan Belum Seluruhnya Berfungsi Optimal

Kementerian Kesehatan juga menyebut sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah terdampak belum dapat berfungsi secara optimal.

Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar kerusakan sebuah bangunan.

Fasilitas kesehatan merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai pelayanan yang terus dibutuhkan setiap hari, termasuk pelayanan kesehatan dasar, pengobatan penyakit, pelayanan ibu dan anak serta distribusi obat.

WHO menjelaskan bahwa gempa dapat merusak fasilitas kesehatan dan jaringan transportasi sehingga mengganggu pelayanan dan akses masyarakat terhadap perawatan.

Tenaga kesehatan juga dapat kesulitan mencapai fasilitas yang masih berfungsi, sementara obat dan perlengkapan medis dapat ikut terdampak.

Karena itu, pemulihan kesehatan pascabencana tidak cukup hanya dengan merawat orang yang terluka.

Sistem pelayanan kesehatan sehari-hari juga harus tetap hidup.

Orang Tetap Sakit meskipun Bencana Sudah Berlalu

Di tengah perhatian terhadap korban akibat bencana, kebutuhan kesehatan rutin masyarakat tidak boleh berhenti.

Ibu hamil tetap membutuhkan pemeriksaan.

Bayi dan anak tetap membutuhkan pelayanan kesehatan.

Penderita hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru dan penyakit kronis lainnya tetap membutuhkan pengobatan serta pemantauan.

Orang yang mengalami infeksi tetap membutuhkan pemeriksaan.

Obat yang rutin dikonsumsi juga tidak boleh terputus hanya karena masyarakat sedang berada dalam kondisi pascabencana.

WHO memasukkan terputusnya pengobatan penyakit kronis sebagai salah satu risiko kesehatan jangka menengah setelah gempa.

Gangguan pelayanan obstetri dan neonatal juga dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.

Inilah alasan kesinambungan pelayanan kesehatan menjadi sangat penting.

Bencana menciptakan kebutuhan kesehatan baru, tetapi pada saat yang sama kebutuhan kesehatan lama tetap ada.

Kelompok Rentan Membutuhkan Perhatian Lebih Besar

Tidak semua masyarakat menghadapi risiko yang sama setelah bencana.

Beberapa kelompok membutuhkan perhatian lebih besar karena kondisi fisik, kebutuhan pelayanan atau keterbatasan mobilitas.

Di antaranya:

• bayi dan anak-anak,
• ibu hamil,
• ibu menyusui,
• lansia,
• penyandang disabilitas,
• orang dengan penyakit kronis,
• serta masyarakat yang membutuhkan obat atau pelayanan medis secara rutin.

Bagi seseorang yang sehat, perjalanan menuju pelayanan kesehatan yang menjadi lebih jauh mungkin merupakan kesulitan.

Tetapi bagi lansia dengan keterbatasan mobilitas atau pasien yang membutuhkan obat rutin, persoalan akses dapat berubah menjadi risiko kesehatan yang jauh lebih serius.

Karena itu, pelayanan bergerak dan kunjungan tenaga kesehatan ke wilayah terpencil memiliki arti penting.

Peran Bidan dan Apoteker Sama Pentingnya

Komposisi Tim Cadangan Kesehatan yang dilaporkan Kemenkes juga memperlihatkan bahwa respons kesehatan pascabencana bukan hanya persoalan dokter.

Bidan memiliki peranan penting dalam menjaga pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Apoteker berperan dalam memastikan kebutuhan obat dan pengelolaannya tetap berjalan.

Tenaga kesehatan lain juga memiliki fungsi masing-masing dalam pelayanan, surveilans, kesehatan lingkungan, gizi dan berbagai kebutuhan masyarakat.

Respons kesehatan pascabencana pada akhirnya merupakan pekerjaan sebuah sistem.

Dokter menangani kebutuhan klinis tertentu, tetapi kesehatan masyarakat tidak dapat dipertahankan oleh satu profesi saja.

Air Bersih dan Sanitasi Menjadi Bagian dari Kesehatan

Persoalan kesehatan setelah bencana juga tidak berhenti di ruang pemeriksaan.

Air bersih, sanitasi dan kebersihan merupakan bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat.

WHO menempatkan Water, Sanitation and Hygiene atau WASH sebagai komponen penting dalam keadaan darurat kesehatan.

Kerusakan atau gangguan terhadap sumber air dan fasilitas sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan air dan kebersihan.

Hal tersebut menjadi semakin penting apabila masyarakat harus tinggal sementara di lokasi dengan fasilitas terbatas atau ketika infrastruktur dasar mengalami gangguan.

Namun perlu ditegaskan bahwa risiko tidak sama dengan kejadian.

PUSTAHA tidak menyatakan sedang terjadi wabah penyakit berbasis air di wilayah terdampak NTT apabila belum terdapat laporan resmi yang membuktikannya.

Yang perlu dilakukan adalah memastikan kondisi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan berikutnya.

Pengungsian Tidak Otomatis Berarti Wabah

Ada kesalahpahaman yang sering muncul setelah bencana: keberadaan pengungsian dianggap otomatis akan menimbulkan wabah.

Hal tersebut tidak tepat.

WHO menjelaskan bahwa risiko penyakit menular setelah bencana lebih berkaitan dengan kondisi yang menyertainya, seperti kepadatan tempat tinggal, terbatasnya air bersih dan sanitasi, terganggunya pelayanan kesehatan serta berbagai kondisi lingkungan lainnya.

Artinya, yang perlu diperhatikan bukan sekadar keberadaan orang dalam pengungsian.

Yang harus dijaga adalah kualitas lingkungan tempat mereka tinggal.

Air yang aman, toilet yang memadai, kebersihan, pengelolaan sampah, makanan yang aman dan akses pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pencegahan.

Kesehatan Mental Juga Bagian dari Pemulihan

Dampak kesehatan akibat bencana tidak selalu terlihat sebagai luka pada tubuh.

WHO memasukkan peningkatan kebutuhan psikososial sebagai salah satu dampak kesehatan jangka menengah yang dapat muncul setelah gempa.

Kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, ketidakpastian mengenai masa depan, kerusakan mata pencaharian serta kekhawatiran terhadap gempa susulan dapat menciptakan tekanan psikologis.

Respons setiap orang dapat berbeda.

Sebagian orang mungkin mengalami rasa takut, sulit tidur, kelelahan atau kecemasan sementara.

Sebagian lainnya dapat membutuhkan dukungan yang lebih besar.

Karena itu, pemulihan kesehatan masyarakat tidak seharusnya hanya menghitung luka fisik.

Kondisi psikologis masyarakat juga merupakan bagian dari kesehatan.

Tenaga Kesehatan Juga Manusia yang Menghadapi Bencana

Ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan.

Tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah terdampak bukan kelompok yang kebal terhadap dampak bencana.

Mereka dapat menghadapi medan sulit, jam kerja panjang, tekanan emosional serta risiko keselamatan selama menjalankan tugas.

Sebagian bahkan mungkin berasal dari wilayah yang ikut terdampak.

Karena itu, menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari mempertahankan pelayanan bagi masyarakat.

Sistem kesehatan hanya dapat terus bekerja jika orang-orang yang menjalankannya juga terlindungi.

Ketika Jalan Rusak, Akses Kesehatan Ikut Terganggu

Laporan Kementerian Kesehatan dari Ende menunjukkan bagaimana persoalan infrastruktur dapat berubah menjadi persoalan kesehatan.

Jalan yang rusak bukan hanya masalah transportasi.

Bagi pasien, jalan rusak dapat berarti perjalanan menuju puskesmas menjadi lebih lama.

Bagi tenaga kesehatan, jalan rusak dapat menghambat kunjungan ke desa.

Bagi sistem kesehatan, gangguan transportasi dapat memperlambat distribusi obat, alat kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Dalam keadaan darurat, keterlambatan tersebut dapat menjadi sangat berarti.

Karena itu, pemulihan jalan, komunikasi, transportasi dan fasilitas publik sebenarnya memiliki hubungan langsung dengan pemulihan kesehatan masyarakat.

Pelayanan Primer Menjadi Garis Pertahanan Penting

Puskesmas memiliki posisi penting dalam situasi seperti ini karena berada paling dekat dengan masyarakat.

Ketika rumah sakit menjadi pusat penanganan kasus yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, pelayanan kesehatan primer tetap dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan kesehatan sehari-hari.

Keberadaan tenaga kesehatan yang bergerak dari Puskesmas Ndona menuju desa-desa memperlihatkan fungsi tersebut.

Masyarakat tidak selalu harus datang kepada sistem kesehatan.

Dalam keadaan tertentu, sistem kesehatanlah yang harus mendatangi masyarakat.

Pendekatan ini menjadi semakin penting bagi desa terpencil dan kelompok yang sulit melakukan perjalanan.

Pemulihan Tidak Bisa Diukur Hanya dari Jumlah Korban

Pada fase awal bencana, perhatian publik biasanya tertuju pada jumlah korban meninggal, korban luka dan kerusakan bangunan.

Angka tersebut memang penting untuk menggambarkan tingkat dampak.

Namun setelah fase darurat berlalu, ukuran keberhasilan harus diperluas.

Apakah puskesmas sudah kembali melayani?

Apakah masyarakat memperoleh obat?

Apakah ibu hamil dapat mengakses bidan?

Apakah anak-anak memperoleh pelayanan kesehatan?

Apakah air bersih tersedia?

Apakah sanitasi memadai?

Apakah pasien penyakit kronis tetap memperoleh pengobatan?

Apakah masyarakat yang mengalami tekanan psikologis memperoleh dukungan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu melihat pemulihan dari perspektif manusia, bukan hanya infrastruktur.

Jangan Menunggu Muncul Penyakit Baru

Pemulihan kesehatan masyarakat yang baik bekerja sebelum persoalan berikutnya muncul.

Surveilans penyakit diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan pola penyakit di wilayah terdampak.

Kondisi air dan sanitasi perlu dipantau.

Ketersediaan obat harus dijaga.

Kelompok rentan perlu diketahui keberadaannya.

Pelayanan kesehatan ibu dan anak harus terus berjalan.

Kebutuhan psikososial juga perlu diperhatikan.

Dengan cara tersebut, respons kesehatan tidak hanya bersifat reaktif.

Tujuannya adalah mencegah dampak sekunder setelah bencana utama terjadi.

Bencana Menguji Ketahanan Sistem Kesehatan

Situasi di NTT juga memberikan pelajaran lebih luas bagi Indonesia.

WHO Indonesia menekankan pentingnya fasilitas kesehatan yang mampu mempertahankan layanan ketika terjadi keadaan darurat.

Ketahanan fasilitas kesehatan tidak hanya berbicara tentang kekuatan bangunan.

Sistem air dan sanitasi, energi cadangan, tenaga kesehatan, aksesibilitas, logistik, teknologi serta kemampuan mempertahankan pelayanan merupakan bagian dari ketahanan tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan paparan bencana yang tinggi.

Karena itu, kesiapan puskesmas dan rumah sakit menghadapi gangguan bukan kebutuhan tambahan.

Ia merupakan bagian dari fungsi dasar sistem kesehatan di negara rawan bencana.

Catatan PUSTAHA

PUSTAHA sengaja menempatkan pembahasan ini dalam kanal Kesehatan, bukan sebagai berita mengenai kekuatan gempa.

Sebab setelah tanah berhenti berguncang, persoalan manusia belum tentu berhenti.

Ada masyarakat yang masih membutuhkan obat.

Ada ibu yang tetap harus melahirkan.

Ada anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ada lansia yang sulit berjalan menuju fasilitas kesehatan.

Ada tenaga kesehatan yang harus melewati jalan rusak, tebing, jurang dan perjalanan laut agar pelayanan tetap sampai.

Ada pula kebutuhan yang tidak selalu terlihat: air bersih, sanitasi, keamanan pangan dan kesehatan psikologis.

Karena itu, pemulihan pascabencana seharusnya tidak hanya ditandai ketika puing telah dibersihkan atau jalan kembali dapat dilalui.

Pemulihan kesehatan baru benar-benar berarti ketika masyarakat kembali dapat memperoleh pelayanan yang mereka butuhkan secara aman dan berkelanjutan.

Dalam artikel ini, PUSTAHA juga membedakan antara kondisi yang telah dilaporkan terjadi dan risiko kesehatan yang secara ilmiah perlu diantisipasi.

Laporan Kementerian Kesehatan menjadi dasar untuk menjelaskan pelayanan nakes dan tantangan akses di Ende.

Sementara pembahasan mengenai air, sanitasi, penyakit menular, penyakit kronis, pelayanan ibu-anak dan kesehatan psikososial merupakan risiko kesehatan pascagempa yang dijelaskan WHO dan tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa seluruh masalah tersebut sedang terjadi di NTT.

Pembedaan itu penting agar kewaspadaan tidak berubah menjadi informasi yang menyesatkan.

Gempa mungkin berlangsung beberapa detik.

Menjaga kesehatan masyarakat setelahnya adalah pekerjaan yang dapat berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan lebih lama.

Informasi dalam artikel ini diperiksa hingga 6 September 2026. Kondisi pelayanan dan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.

Sumber & Referensi

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia — Tembus Jalur Ekstrem, Nakes Tak Tinggalkan Warga Pelosok Ende Pascagempa, laporan 4 September 2026/publikasi 5 September 2026. Rujukan utama mengenai tenaga kesehatan, Tim Cadangan Kesehatan, Puskesmas Ndona, kondisi akses dan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

2. World Health Organization (WHO) — Earthquakes. Rujukan mengenai dampak kesehatan jangka pendek dan menengah pascagempa, gangguan fasilitas kesehatan, penyakit kronis, pelayanan maternal-neonatal dan kebutuhan psikososial.

3. World Health Organization (WHO) — Infection Prevention and Control and Water, Sanitation and Hygiene in Health Emergencies. Rujukan mengenai pentingnya air bersih, sanitasi, higiene dan pencegahan infeksi dalam situasi darurat.

4. World Health Organization (WHO) — Protecting Health After Earthquakes: Learning from a Community-Centred Approach in Türkiye, 12 Juni 2026. Rujukan mengenai risiko kesehatan yang dapat berkembang dalam minggu dan bulan setelah gempa serta pentingnya keberlanjutan pelayanan kesehatan.

5. WHO Indonesia — Membangun Fasilitas Kesehatan yang Siap Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia, 6 Maret 2026. Rujukan mengenai ketahanan fasilitas kesehatan, air dan sanitasi, tenaga kesehatan, energi dan keberlanjutan pelayanan ketika terjadi keadaan darurat.

Catatan kesehatan: Artikel ini merupakan informasi kesehatan masyarakat dan bukan diagnosis medis. Masyarakat terdampak yang membutuhkan obat rutin, mengalami luka, kesulitan bernapas, nyeri berat, gejala infeksi, gangguan kehamilan, atau kondisi kesehatan yang memburuk sebaiknya mencari bantuan dari tenaga atau fasilitas kesehatan yang tersedia.

Informasi kesehatan di PUSTAHA disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum, bukan sebagai pengganti diagnosis, pemeriksaan, atau saran langsung dari tenaga kesehatan profesional.