PUSTAHA • ARTIKEL

Dipublikasikan 3 September 2026

Kasus Polda Sitanggang Memasuki Babak Baru

Kasus yang melibatkan konten kreator TikTok Polda Sitanggang memasuki perkembangan baru pada awal September 2026. Persoalan yang bermula dari kontroversi konten selama perhelatan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, berkembang menjadi laporan polisi, kedatangan personel kepolisian ke kediamannya di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, hingga munculnya informasi bahwa penyelesaian secara damai mulai diupayakan.

Di tengah banyaknya video, komentar dan narasi yang beredar di media sosial, terdapat sejumlah informasi yang tidak seragam mengenai perkara tersebut. Karena itu, penting membedakan antara peristiwa yang telah dikonfirmasi, keterangan kepolisian, pernyataan keluarga, dan klaim yang masih membutuhkan verifikasi.

Berawal dari Kontroversi di Pacu Jalur

Nama Polda Sitanggang menjadi sorotan setelah kehadirannya dalam rangkaian Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu kontroversi berkaitan dengan konten yang memperlihatkan sebuah minuman di atas perahu jalur. Konten tersebut kemudian mendapat kritik dari sebagian masyarakat karena minuman itu disebut sebagai tuak.

Polda Sitanggang sempat menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam perkembangan berikutnya, ia memberikan klarifikasi bahwa cairan yang dibawanya bukan tuak, melainkan campuran Yakult dan air putih.

Perbedaan antara persepsi publik terhadap video dan klarifikasi pembuat konten kemudian menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang di media sosial.

Namun persoalan tidak berhenti pada kontroversi mengenai minuman tersebut.

Laporan Polisi Dibuat di Kuantan Singingi

Persoalan kemudian memasuki ranah hukum setelah seorang warga bernama Darwis melaporkan Polda Sitanggang ke Polres Kuantan Singingi.

Laporan tersebut dibuat pada 28 Agustus 2026 dan berkaitan dengan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sejumlah pemberitaan mencantumkan laporan dengan nomor:

LP/B/69/VIII/2026/SPKT/Polres Kuantan Singingi/Polda Riau.

Sejak laporan tersebut dibuat, persoalan yang sebelumnya banyak berlangsung di media sosial berubah menjadi perkara yang ditangani aparat penegak hukum.

Penting dicatat bahwa adanya laporan polisi tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus melalui proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi Kuansing Datang ke Samosir

Peristiwa kemudian menjadi semakin ramai ketika personel Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendatangi kediaman Polda Sitanggang di Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada 31 Agustus 2026.

Kedatangan polisi tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan luas setelah muncul video dan berbagai keterangan mengenai situasi yang terjadi.

Pihak keluarga Polda Sitanggang menyampaikan keberatan terhadap proses tersebut.

Dalam keterangan yang diberitakan sejumlah media, keluarga mengklaim Polda belum pernah menerima surat panggilan sebelumnya. Keluarga juga menyampaikan klaim mengenai tindakan petugas ketika berada di lokasi.

Keterangan tersebut merupakan versi pihak keluarga dan harus ditempatkan sebagai klaim mereka, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan mengenai benar atau salahnya tindakan kepolisian.

Kabar Penangkapan Polda Sitanggang Simpang Siur

Setelah kejadian di Samosir, beredar pemberitaan dan unggahan media sosial yang menyebut Polda Sitanggang telah ditangkap.

Namun informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keterangan yang kemudian disampaikan pihak kepolisian.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana pada 1 September 2026 memberikan keterangan bahwa upaya penangkapan Polda Sitanggang di Sumatera Utara belum berhasil.

Perbedaan informasi tersebut menjadi alasan penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa Polda Sitanggang telah ditangkap hanya berdasarkan video atau unggahan yang beredar.

Hingga informasi yang menjadi dasar tulisan ini dihimpun, PUSTAHA memilih menggunakan keterangan resmi kepolisian sebagai rujukan mengenai status tindakan hukum tersebut, sembari tetap mencatat adanya versi dan klaim berbeda yang beredar.

Tokoh Adat Samosir Turun Tangan

Perkembangan berikutnya justru membuka kemungkinan penyelesaian persoalan melalui komunikasi antarpihak.

Ricat Sitanggang selaku Raja Sitempang Kabupaten Samosir menyampaikan bahwa komunikasi persuasif telah dilakukan dengan aparat Polres Kuantan Singingi.

Ia bersama tokoh adat Dongan Parningotan Sitanggang dan Ketua Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Samosir Roland Sitanggang juga melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut.

Menurut keterangan Ricat yang diberitakan pada 2 September 2026, kasus tersebut mulai mengarah pada penyelesaian secara damai.

Ia juga meminta masyarakat dan warganet tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang berkembang di media sosial.

Perkembangan ini menjadi penting karena menunjukkan adanya upaya komunikasi setelah beberapa hari sebelumnya persoalan berkembang cepat dan memicu reaksi publik.

Media Sosial Membuat Perkara Berkembang Sangat Cepat

Kasus Polda Sitanggang memperlihatkan bagaimana sebuah persoalan di media sosial dapat berkembang dalam waktu singkat.

Konten yang awalnya dibuat dalam konteks sebuah acara budaya dapat memunculkan kritik. Kritik kemudian berkembang menjadi perdebatan, pernyataan dan konten lanjutan. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan, persoalan dapat bergerak dari ruang digital menuju proses hukum di dunia nyata.

Pada tahap inilah kehati-hatian sangat diperlukan.

Potongan video beberapa detik tidak selalu mampu menjelaskan keseluruhan peristiwa. Sebaliknya, klarifikasi seseorang juga tidak otomatis menghapus hak pihak lain untuk menyampaikan keberatan atau menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, tetapi informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak disebarkan sebagai fakta.

Pandangan PUSTAHA: Kritik Boleh, Proses Hukum Harus Tetap Proporsional

PUSTAHA melihat perkara ini dari posisi yang sederhana.

Seorang konten kreator memiliki kebebasan untuk berekspresi dan membuat konten. Namun semakin besar jangkauan sebuah akun, semakin besar pula tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak perkataan dan tindakan yang dipublikasikan.

Apalagi ketika konten menyentuh masyarakat, budaya, nama seseorang atau kelompok tertentu.

Permintaan maaf dan klarifikasi merupakan langkah yang baik ketika sebuah konten menimbulkan kesalahpahaman. Namun pihak yang merasa dirugikan juga mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan menempuh jalur hukum.

Pada sisi lain, ketika perkara sudah memasuki proses hukum, aparat juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya untuk memastikan setiap tindakan dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai prosedur.

Seseorang yang dilaporkan tidak otomatis bersalah.

Seseorang yang dikritik juga tidak otomatis menjadi korban tindak pidana.

Dan sebuah video viral tidak dapat menggantikan proses pembuktian.

Prinsip praduga tak bersalah tetap penting dijaga sampai terdapat keputusan hukum yang memiliki kekuatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perdamaian Bisa Menjadi Jalan Keluar

Apabila benar para pihak bersedia menyelesaikan persoalan secara damai dan mekanisme hukum memungkinkan penyelesaian tersebut, langkah itu patut dihargai.

Perdamaian bukan berarti masyarakat dilarang mengkritik. Sebaliknya, sebuah konflik dapat menjadi pelajaran mengenai bagaimana kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap orang lain dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial harus berjalan bersama.

Polda Sitanggang dapat mengambil pelajaran dari besarnya dampak sebuah konten ketika dikonsumsi jutaan orang.

Masyarakat juga dapat belajar untuk tidak langsung mengambil kesimpulan berdasarkan potongan video atau narasi yang belum memperoleh konfirmasi.

Dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Jangan Jadikan Perbedaan Sebagai Konflik Antardaerah

Ada satu hal lain yang tidak kalah penting.

Persoalan ini sebaiknya tidak berkembang menjadi pertentangan antara masyarakat Sumatera Utara dan Riau, antara masyarakat Batak dan masyarakat Kuantan Singingi, ataupun antara kelompok budaya tertentu.

Perkara ini pada dasarnya berkaitan dengan tindakan dan komunikasi individu serta proses hukum yang menyertainya.

Membawa persoalan individu menjadi konflik identitas hanya akan memperbesar masalah yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum.

Pacu Jalur merupakan warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi dan Indonesia. Begitu pula masyarakat Batak memiliki adat dan kebudayaan yang harus dihormati.

Perbedaan budaya seharusnya menjadi ruang untuk saling mengenal, bukan alasan untuk saling menyerang.

Menunggu Perkembangan Resmi

Hingga awal September 2026, kasus Polda Sitanggang masih berkembang.

Informasi mengenai upaya penyelesaian damai memberikan arah baru setelah sebelumnya perkara tersebut dipenuhi kontroversi, laporan polisi dan simpang siur informasi mengenai penangkapan.

PUSTAHA akan memperbarui informasi apabila terdapat keterangan resmi baru dari Polres Kuantan Singingi, pihak Polda Sitanggang, pelapor maupun pihak yang terlibat dalam proses perdamaian.

Untuk saat ini, publik sebaiknya memberikan ruang kepada para pihak untuk berkomunikasi dan kepada aparat untuk menjalankan proses sesuai hukum.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, terkadang sikap paling bertanggung jawab bukan menjadi orang pertama yang menyebarkan sebuah kabar, tetapi memastikan terlebih dahulu apakah kabar tersebut benar.

Sumber dan Referensi

• MedanBisnisDaily — laporan mengenai kedatangan personel Reskrim Polres Kuantan Singingi ke kediaman Polda Sitanggang di Samosir serta keterangan pihak keluarga, 31 Agustus 2026.
• MedanBisnisDaily — Kasus Polda Sitanggang Mengarah Damai, Raja Sitempang Samosir Minta Warganet Tak Terprovokasi, 2 September 2026.
• RiauAktual — keterangan Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengenai upaya penangkapan di Sumatera Utara yang disebut belum berhasil, 1 September 2026.
• ABCNews.co.id — informasi laporan polisi terhadap Polda Sitanggang di Polres Kuantan Singingi tertanggal 28 Agustus 2026.
• Suara Riau — pemberitaan mengenai kontroversi konten Polda Sitanggang dalam rangkaian Pacu Jalur dan permintaan maaf yang disampaikan.
• Keterangan dan klarifikasi para pihak sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media. Klaim yang belum memperoleh konfirmasi independen ditempatkan sebagai pernyataan pihak terkait dan bukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia hingga 3 September 2026. Karena perkara masih berkembang, status hukum dan proses penyelesaian dapat berubah setelah artikel diterbitkan.

PUSTAHA — 3 September 2026